Hoaks Baik Bagi Demokrasi? Tunggu Dulu!

Wakil Ketum Partai Gerindra Fadli Zon menunjukkan barang bukti akun media sosial saat tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/3). Kedatangan Fadli Zon ke Bareskrim Mabes Polri itu untuk melaporkan penebar berita “hoax” kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dituduh berfoto bersama admin atau pengelola Muslim Cyber Army (MCA). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/18.

 

Setiap hari berita palsu beredar di berbagai media, khususnya media sosial, di mana kita akses melalui telepon genggam setiap saat. Sekali membagikannya, para pembuat hoaks bersorak karena telah resmi mempunyai distributor secara gratis. Termasuk Anda?

“Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi,” begitu komentar Fadli Zon mengomentari pengungkapan the Family Muslim Cyber Army, jaringan di grup Whatsapp, yang selama ini menyusun, membuat, dan merangkai berita bohong, oleh kepolisian.

Komentar yang keluar dari anggota parlemen ini keliru dan menyesatkan. Hoaks tidak bisa dilihat sebagai berdiri sendiri, terisolasi dari hal-hal lainnya. Hoaks hidup dalam ruang politik tertentu. Hoaks dibuat untuk tujuan lebih besar dari sekadar merekayasa berita. Hoaks adalah alat propaganda politik.

Untuk menjelaskannya, mari sejenak menengok temuan riset Cherian George dalam buku, yang telah diterjemahkan PUSAD Paramadina, Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi (2017). George membedakan antara ujaran kebencian (hate speech) dan pelintiran kebencian (hate spin).

Keduanya sama-sama berkaitan dengan kebencian. Jika ujaran kebencian menyerang pihak lain secara langsung, pelintiran kebencian menggabungkan ujaran kebencian dengan kemarahan akibat ketersinggungan.

Pada ujaran kebencian, dengan atau tanpa hoaks, si pengujar akan dengan terang-terangan mengajak untuk menghakimi atau merusak pihak yang dibenci. Contoh paling lantang adalah ajakan pemuka agama untuk menjelek-jelekkan atau menista mereka yang menganut aliran yang dianggap sesat. Bisa jadi ada berita bohong, bisa juga tidak, pada ajakan tersebut. Tetapi ajakan tersebut berbentuk ajakan langsung menghasut atas nama kebencian kepada pihak lain.

Sementara itu, pelintiran kebencian tidak secara langsung mengajak massa menyerang pihak lain. Menurut Cherian George, pelintiran kebencian memerlukan dua sisi: sisi hasutan dan sisi keterhasutan. Agar bisa menghasut, pemelintir perlu isu. Namanya hasutan, isu yang diangkat mesti perkara yang tidak jelas atau bila perlu bohong. Dalam konteks ini, berita palsu adalah barang paling pas untuk menghasut.

Ketika hasutan melalui hoaks sudah sampai ke masyarakat, pada gilirannya mereka akan menimbulkan kemarahan, alias mereka terhasut. Semakin banyak orang terhasut, semakin berhasil ia sebagai pemelintir kebencian. Dengan demikian, semakin besar pula peluang mereka memobilisasi untuk gerakan massa yang lebih luas.

Mari kita lihat salah satu contoh hoaks yang baru saja terbongkar. Berita palsu yang beredar berbunyi “15 juta anggota PKI dipersenjatai untuk bantai ulama”. Pernyataan ini disertai foto ratusan orang berpakaian ala militer yang sedang berlatih dan pada pakaiannya itu ada simbol PKI, palu dan arit. Berita ini bukan ujaran kebencian karena tidak ada ajakan langsung untuk menyerang PKI, dan yang anggota PKI yang mungkin diserang juga tidak ada.

Hoaks di atas lebih tepat dibaca sebagai bagian dari pelintiran kebencian yang lebih luas. “15 juta anggota PKI”, misalnya, adalah hasutan si pembuat hoaks bahwa anggota PKI kini sudah melebihi penduduk Jakarta, 10-an juta jiwa. Hasutan lainnya mereka tengah berlatih senjata. Jika digabungkan, bunyi hasutannya: anggota PKI yang sudah melebihi jumlah penduduk Jakarta tengah mempersiapkan diri berperang.

Hasutan ini tidak berhenti di berita palsu ini. Mereka membagikan ke akun media sosial dengan menyertakan bumbu, misalnya, “pantas saja penganiaya ulama dibiarkan. Siapa coba di belakang pasukan ini kalau bukan penguasa dzalim.” Di sinilah propaganda politik masuk: Penguasa adalah pihak di balik pasukan PKI. Propaganda ini adalah pintu masuk untuk membangkitkan keterhasutan masyarakat.

Hoaks, dengan demikian, adalah unsur yang merusak, alih-alih memperkuat, demokrasi. Keterlibatan warga negara untuk turut memantau pemerintah dengan cara propaganda politik melalui menyebarkan berita bohong tidak memberi manfaat apa-apa. Hoaks justru memperburuk hubungan antara warga dengan pemerintah karena materi yang menghubungkan keduanya kebohongan, alias berita yang dibuat-buat.

Dengan hoaks “15 juta pasukan PKI”, misalnya, tidak bisa menjadi kritik kepada pemerintah karena 15 juta itu tidak pernah ada. 15 juta, sebagaimana telah ditunjukkan di atas, membuat hati penerima beritanya panas dan benci kepada pemerintah karena dianggap membiarkannya. Kebencian dan keterhasutan ini sama sekali tidak mengoreksi kebijakan pemerintah yang, misalnya, masih lemah dalam bidang pendidikan atau pelayanan kesehatan.

Siapa sesungguhnya pembuat hoaks? George menyebut ada wirausahawan politik sebagai yang paling berkepentingan dengan hate spin yang menggunakan hoaks sebagai alatnya. Mereka ini wirausahawan yang mengambil untung dari ketegangan politik. Semakin tegang, semakin terbelah, semakin mereka untung. Sementara itu, pihak yang paling berkepentingan dengan jasa pembuat hoaks, dalam konteks ini, adalah para pemain di dunia politik.

Lalu, siapa distributornya? Distributor utamanya adalah mereka yang percaya dan dengan mudah membagikannya di media sosial. Orang sering kali tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi distributor hoaks. Setiap hari berita palsu beredar di berbagai media, khususnya media sosial, di mana kita akses melalui telepon genggam setiap saat. Sekali membagikannya, para pembuat hoaks bersuka cita karena mereka telah resmi mempunyai distributor secara gratis. Apalagi jika berkali-kali.

Saya, Anda, dan kita semua harus waspada terhadap berita hoaks. Jika tidak hati-hati dan terjebak menjadi distributor hoaks, kita bisa berurusan dengan pihak berwajib. Seorang guru baru-baru ini mendekam di penjara karena mengedarkan berita palsu tentang 15 juta PKI di atas. Selain tidak bisa bekerja, menjadi pesakitan adalah beban tersendiri secara moral di masyarakat. Menurut polisi, di antara jaringan yang terbongkar pada Muslim Cyber Army, ada seorang yang berprofesi sebagai dosen, pengajar di tingkat perguruan tinggi!

Karenanya, sudah saatnya kita melawan penyebaran hoaks. Caranya sederhana: Ketika berita yang tidak jelas sumbernya dengan gambar yang mencurigakan masuk ke Whatsapp pribadi atau grup, atau melewati di timeline Facebook, atau muncul di layar Instagram, segera hapus. Dengan begitu, kita telah turut serta menghentikan penyebaran hoaks.

Read more at: https://geotimes.co.id/kolom/politik/hoaks-baik-bagi-demokrasi-tunggu-dulu/

 

Tinggalkan Balasan