Membendung Hasutan Kebencian di Tahun Politik

Membendung Hasutan Kebencian di Tahun Politik

Berbagi Artikel

Penyalahgunaan politik identitas melalui hasutan dan pelintiran kebencian dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi masyarakat, memperparah intoleransi, dan merusak kerukunan. Menjelang tahun pemilu 2019, banyak kalangan mengkhawatirkan maraknya hasutan kebencian sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada Jakarta 2017.

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina bekerjasama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menggelar lokakarya “Melawan Hasutan Kebencian” pada Selasa-Rabu (22-23/01/2019) di Bandung. Dihadiri 20 orang perwakilan peserta yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Cyber Crime Polda Jabar, Kementrian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Jabar Saber Hoaks, LBH Bandung, Lakpesdam NU Jabar, dan jaringan aktivis pegiat demokrasi dan hak asasi manusia.   

Direktur PUSAD Paramadina Ihsan Ali-Fauzi berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat kapasitas dan kerjasama masyarakat sipil dalam menangkal hasutan kebencian. “Kegiatan ini penting karena sejalan dengan riset WhatsApp yang tengah kami lakukan tentang rumor dan mobilisasi kekerasan untuk memahami bagaimana masyarakat mencerna dan menanggapi informasi yang kontroversial lewat interaksi luring. Dengan demikian, pelajaran dari beberapa kota yang kami datangi itu juga dapat dibawa ke kota-kota lain di Indonesia,” papar Ihsan.

Hasutan adalah bentuk ujaran kebencian (hate speech) atau provokasi satu arah kepada suatu pihak untuk menyasar pihak lain, sehingga mereka dianggap provokatif, menyinggung, dan akhirnya menjadi sasaran penyerangan. Strategi dua arah ini disebut Cherian George (2016, 2017) sebagai pelintiran kebencian, yakni usaha-usaha sengaja oleh para pengobar kebencian untuk mengada-adakan atau merekayasa kemarahan dan ketersinggungan. Kata George, pelintiran kebencian ini kerap digunakan sebagai strategi politik dengan mengeksploitasi identitas kelompok (agama, suku, atau identitas lainnya) untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan penentang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Abdullah Dahlan menilai pemilu kali ini merupakan pemilu dengan proses yang paling panjang, sehingga banyak isu muncul dan beberapa menimbulkan kecemasan. “Bawaslu melakukan pemantauan untuk meminimalisir isu-isu dan hoaks yang kerap beredar di Jawa Barat. Dengan diadakannya acara ini diharapkan bisa membentuk sinergi antar kelompok masyarakat untuk membangun pencegahan beredarnya narasi hasutan kebencian dan membuat langkah-langkah pencegahan dari berbagai pihak agar pemilu lancer,” tegas Abdullah Dahlan.

Pada lokakarya bertajuk “Melawan Hasutan Kebencian” ini peserta selama dua hari diajak mendiskusikan sejumlah materi buku modul lokakarya sepeti memahami bagaimana bahaya hasutan kebencian pada demokrasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk hasutan kebencian dan hoaks, bagaimana membangun narasi positif, mengecek fakta, dan membangun gerakan melawan hasutan kebencian.

Contoh lain pentingnya Inisiatif melawan hasutan kebencian oleh masyarakat, menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC 2018), turut berkontribusi terhadap kelancaran dan keamanan Pilkada Kalbar. Saat itu, CSO, Hoax Crisis Center dan para jurnalis bahu membahu menginvestigasi, mengklarifikasi, dan membantah pesan-pesan provokator di media sosial atau SMS. Ketegangan juga mereda dengan kesediaan pihak yang kalah untuk menerima hasil penghitungan. Daerah-daerah yang pernah memiliki riwayat kekerasan antar kelompok dan tersegregasi umumnya lebih rentan terhadap hasutan kebencian dalam pilkada. Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, perlu ada upaya-upaya preventif yang dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak.

Bertolak dari pengalaman tersebut, PUSAD Paramadina akan menggelar lokakarya berikutnya di Jawa Tengah, Poso dan Ambon dalam rangka mengantisipasi merebaknya hasutan kebencian pada tahun politik kali ini. Inisiatif ini dilaksanakan bekerjasama dengan MAFINDO, dengan dukungan International Foundation for Electoral Systems (IFES). Harapannya, kegiatan ini dapat semakin memperkuat kapasitas dan kerjasama masyarakat sipil dalam menangkal hasutan kebencian. ***

Post a Comment