Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)

Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)

Berbagi Artikel

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pola-pola konflik keagamaan di Indonesia pada periode antara Januari 1990 dan Agustus 2008. Rentang waktu ini memungkinkan kita untuk menganalisis secara mendalam berbagai konflik keagamaan yang terjadi di bawah rezim otoritarian Orde Baru (1990-1998), rezim transisi menuju demokrasi awal (1998-2004), dan rezim demokrasi baru (2004-2008). Penelitian ini menggunakan laporan harian Kompas dan kantor berita Antara, dua media massa nasional yang paling dapat diandalkan untuk membaca Indonesia, sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini, konflik keagamaan terutama dilihat dari apakah konflik itu disalurkan dengan cara-cara damai atau kekerasan. Konflik keagamaan juga diteliti dari segi isu yang memunculkan konflik itu (komunal, sektarian, teroris, moral, dan lainnya), persebarannya secara geografis, pelaku dan korbannya, dan bagaimana respons institusi keamanan terhadapnya.

Berikut beberapa temuan pokok penelitian ini:

Pertama, dari segi tingkat insiden, duapertiga dari konflik keagamaan di Indonesia mengambil bentuk aksi-aksi damai, dan hanya sepertiganya yang berbentuk aksi-aksi kekerasan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk mewujudkan respons mereka terhadap konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai.

Kedua, dilihat dari timing-nya, jika tiga rezim dibandingkan, insiden kekerasan paling sering terjadi di bawah rezim transisi dibanding di dua rezim lainnya. Ini menunjukkan bahwa dibukanya saluran partisipasi warganegara di era demokrasi, sesudah hal itu disumbat di bawah rezim otoritarian Orde Baru, tidak diimbangi oleh berfungsi dengan baiknya aparat-aparat keamanan. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa aksi-aksi damai menyusul konflik keagamaan terlihat dominan pada rezim demokrasi baru.

Ketiga, baik dalam bentuk aksi damai maupun kekerasan, sebagian besar konflik keagamaan terkait dengan isu-isu komunal, seperti konflik antara komunitas Muslim- Kristen dan penodaan agama. Namun, terdapat variasi geografis menyangkut isu-isu yang mendorong terjadinya konflik. Isu-isu komunal terlihat dominan di wilayah- wilayah yang memang sudah dikenal sebagai daerah konflik komunal selama ini, seperti Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Sedang di wilayah-wilayah seperti Jawa Barat dan Banten, konflik keagamaan yang terjadi lebih banyak melibatkan isu-isu moral dan sektarian. Sementara itu, di DKI Jakarta kekerasan bernuansa agama lebih melibatkan isu-isu terorisme dan moral.

Keempat, dari segi pelaku, kelompok warga adalah kelompok terbanyak yang menjadi pelaku kekerasan. Sementara itu, kelompok keagamaan, yang sering dipersepsi sebagai pelaku dominan, sesungguhnya hanya menempati posisi ketiga, sesudah para pelaku terorisme. Persepsi mengenai dominannya keterlibatan kelompok keagamaan hanya dibenarkan penelitian ini dalam hal keterlibatan mereka dalam aksi-aksi damai.

Kelima, kekerasan terkait isu komunal merupakan insiden kekerasan yang paling banyak berdampak pada korban manusia maupun kerugian harta-benda. Sementara itu, dari segi kerugian harta-benda, kekerasan terkait isu moral menempati posisi kedua insiden dengan dampak kerugian terbesar setelah kekerasan terkait isu komunal.

Keenam, informasi yang berhasil diperoleh dari Kompas dan Antara tentang peran aparat keamanan dalam insiden konflik keagamaan kurang memadai. Namun, dari informasi yang terbatas itu, studi ini memperlihatkan bahwa secara umum aparat keamanan terlihat telah menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, deskripsi Kompas mengenai insiden konflik keagamaan, kecuali untuk kasus-kasus yang berdampak korban/kerusakan besar, cenderung terbatas. Demikian pula penggambaran Kompas tentang peran aparat keamanan dalam berbagai insiden tersebut. Dalam hal ini, Antara lebih banyak memberikan gambaran tentang peran aparat keamanan dalam berbagai insiden konflik keagamaan.

Ketujuh, ada kemungkinan bias data pada Kompas dan Antara sebagai media nasional yang berdampak pada lebih rendahnya tingkat insiden maupun dampak kekerasan yang sesungguhnya dapat diperoleh jika studi ini dilakukan dengan menggunakan juga sumber media lokal, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Namun, keduanya tetap dapat menjadi sumber data awal yang berguna untuk memberi gambaran umum mengenai pola konflik bernuansa agama yang terjadi di Indonesia dalam rentang periode 1990-2008.

Berdasarkan temuan-temuan pokok di atas, di bawah ini diajukan sejumlah rekomendasi.

Pertama, studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk merespons isu-isu konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai. Di masa depan, tantangannya adalah bagaimana mendorong agar masyarakat menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama respons mereka terhadap isu-isu keagamaan yang menjadi pemicu konflik. Karena itu, harus dipikirkan perlunya merancang berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait strategi- strategi aksi damai sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka menyangkut isu- isu yang menjadi pemicu atau pendorong konflik keagamaan. Mengingat pelaku dominan berbagai aksi kekerasan terkait konflik keagamaan adalah kelompok warga secara umum, bukan terbatas pada kelompok keagamaan tertentu, program semacam itu perlu dirancang agar dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Kedua, isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik keagamaan bervariasi di masing-masing daerah. Karena itu, langkah-langkah penanganan kekerasan bernuansa agama perlu didesain sesuai dengan variasi isu-isu konflik keagamaan yang mendominasi masing-masing wilayah. Program kerukunan antarumat beragama perlu menjadi prioritas di wilayah timur Indonesia, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku, sementara program kerukunan intraumat beragama lebih dibutuhkan untuk wilayah barat Indonesia, seperti di Banten dan Jawa Barat. Selain itu, bagaimana mengembangkan kapasitas warga untuk memberi respons damai terhadap isu-isu moral yang kerap menjadi penyebab insiden kekerasan di wilayah barat Indonesia juga harus mendapat perhatian. Ini tentu terkait dengan kesiapan dan ketegasan pihak aparat keamanan untuk melakukan penegakan hukum dan melindungi tempat-tempat yang selama ini menjadi sasaran aksi perusakan terkait isu moral ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, studi ini juga menunjukkan bahwa masing-masing rezim menghadapi isu konflik keagamaan yang berbeda. Untuk kebutuhan merespons insiden konflik keagamaan kontemporer, penggunaan media nasional seperti Kompas dan Antara sebagai sumber data tampak kurang memadai. Laporan ini merekomendasikan studi lanjutan untuk memahami pola konflik keagamaan di Indonesia pada periode lebih kontemporer dengan menggunakan sumber media massa lokal, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

Keempat, laporan dari sumber-sumber non-media juga perlu digali, seperti dari aparat kepolisian maupun laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah yang mungkin tidak diliput oleh media lokal sekalipun. Dengan menggunakan sumber data yang lebih bervariasi itu, diharapkan tersedia informasi yang lebih memadai untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan detail menyangkut pola-pola konflik keagamaan maupun pola penanganan konflik keagamaan yang dilakukan oleh institusi keamanan di Indonesia.***

 

Jakarta, Februari 2009

[wpfilebase tag=file id=3 /]

English Version: click here

 

Post a Comment