Ketika Cinta Menerobos Hukum Negara

Tidak ada orang yang bisa memilih untuk terlahir dalam ras apa. Maka, pembatasan hak berdasar ras dan etnis adalah bentuk diskriminasi. Loving (2016) mengisahkan pesakitan pasangan dalam menjalin pernikahan dan pengurangan hak-hak dasar sebagai manusia.

Sepasang kekasih –Richard Loving dan Mildred—memutuskan menikah di tengah segregasi ras hitam dan putih menjadi hambatan utama di tahun 1950-an. Mendapat nominasi Palme d’Or pada Festival Cannes 2016, Loving selaku kisah nyata yang diangkat menjadi film, sukses menjadi buah bibir media serta mendapat pengakuan internasional.

Sementara saat ini kita juga menghadapi situasi serupa, di mana isu sektarianisme kencang berhembus dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serempak, khususnya DKI Jakarta. Untuk itu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta menggelar nonton bareng dan diskusi Loving pada Selasa, 14 Februari 2017. Pengalaman mengelola konflik berlatar isu sektarian dan segregasi identitas di berbagai belahan dunia penting dipelajari. Loving dapat menjadi salah satu refleksi akan pentingnya melihat ‘manusia’ sebagai manusia, bukan ia yang dilabeli oleh stigma tertentu.

Diskriminasi ras hitam tidak bisa dilepaskan dari isu besar yang pernah terjadi di Amerika Serikat, yaitu Rasisme. Selaku negara yang sudah menelan asam-garam kolonialisme serta perbudakan selama beberapa dekade lamanya, menjadikan segregasi ras adalah konsekuensi logis dan tak terhindarkan. Bukan hanya aspek pernikahan yang ditentang negara, tetapi pembedaan fasilitas pendidikan, upah pekerja, akses kesehatan, hak voting, dan lain-lain adalah nasib memilukan bagi mereka yang telahir sebagai ras hitam.

Latar belakang negara bagian Virginia mengingatkan kita bagaimana perang sipil pernah menjadi salah satu peristiwa berdarah di AS. Kala itu, Negeri Paman Sam terbagi atas kawasan utara dan selatan. Utara termasuk kawasan dengan industrialisasi, sementara daerah selatan cenderung konservatif. Ketika negara bagian utara secara sistematis menghapuskan Hukum Jim Crow (seperangkat aturan yang menempatkan ras hitam sebagai nomor dua), Virginia masih secara ketat menerapkannya. Pernikahan antar-ras di negara bagian itu akan dikenai hukuman penjara, atau angkat kaki ke negara bagian lain selama 25 tahun.

Memang di tahun-tahun tersebut pernikahan antar-ras merupakan sesuatu yang amat dihindari. Zhenchao Qian, Sosiolog dari the Ohio State University, menyatakan bahwa di tahun 1950an –tahun ketika Richard dan Mildred memutuskan untuk menikah—hanya sebanyak 4% kulit putih setuju menikah dengan ras hitam. Segregasi sudah menjadi sesuatu yang tertanam dalam mindset 96% masyarakat AS pada masa-masa tersebut. Keputusan untuk menikah menjadi satu penanda keberanian mereka dalam melintas batas identitas, meski dikotomi hitam dan putih teramat kuat.

Baru pada 40 tahun setelahnya, pada 1997, survei yang sama mencatat bahwa sebanyak 67% kulit putih menyetujui pernikahan dengan ras hitam. Kenaikan signifikan ini tentu saja dipengaruhi oleh penguatan hak-hak sipil dan demokratisasi di Amerika Serikat. Adanya jaminan Civil Right Acts dan Voting Rights Act yang menjadi fokus di tahun 1960-an turut memberikan sumbangsih besar tidak hanya bagi jaminan hak, tetapi bagaimana persepsi kulit putih memandang mereka yang coloured secara setara.

Penghormatan bagi ras hitam ini tak lepas dari peran ACLU (American Civil Liberties Union). ACLU dengan konsisten memperjuangkan hak sipil di AS, bahkan sampai detik ini, ketika kebijakan Donald Trump melarang imigran dari tujuh negara muslim datang. Kegigihan para pengacara ACLU memperjuangkan hak Richard dan Mildred hingga lolos di Mahkamah Agung AS patut diacungi jempol karena hanya ada satu dari 400 kasus yang berhasil disidangkan. Akhir film Loving ditutup dengan keberhasilan kedua pasangan membangun biduk rumah tangga dengan tenang.

Dalam melihat problem antar-ras, kita dapat menganalisisnya dari konsep status dasar manusia. Pemahaman terkait ascribed status dan achieved status dapat membantu memahami pemetaan ini. Ascribed status, sebagaimana banyak didefinisikan oleh sosiolog dan antropolog pada umumnya, adalah status manusia yang terberi. Manusia tidak dapat memilih ia ingin terlahir dengan etnis atau ras jenis apa. Ia dilahirkan dengan sejumlah fakta sosial yang melekat. Sebaliknya, achieved status ialah konstruksi sosial yang didapat dengan sejumlah pencapaian. Kekuasaan atau jabatan, meski masih banyak yang diwariskan lewat garis keturunan, kenyataannya bisa didapat melalui serangkaian usaha manusia. Dalam Loving, pemahaman mengenai ascribed status membantu kita dalam melihat interaksi manusia dengan ragam ras.

Richard dan Mildred merupakan potret bahwa ras mereka adalah terberi (ascribed status). Negara tidak dapat menyalahkan preferensi seseorang terkait pernikahan, meski memiliki identitas yang berseberangan dengan norma atau tatanan sosial. Pernikahan adalah murni otoritas privat, hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Hak-hak sipil merupakan hak yang menjadi dasar atas jaminan kebutuhan individu, salah satunya adalah menikah. Sedangkan HAM adalah hak kodrati dan sangat fundamental mengenai eksistensi manusia. Melalui cara pandang ini, manusia dijamin sepenuhnya oleh institusi seperti negara untuk hidup tanpa ancaman dari pihak manapun.

Loving mengajarkan kita akan pentingnya selalu menyuarakan urgensi mengenai hak-hak individu. Tidak hanya mengenai pernikahan, tetapi stigma dan prasangka terhadap mereka yang liyan pada semua aspek tidak dapat dihindari. Atas nama tatanan sosial, hak-hak individu kerapkali tersingkir karena dianggap sebagai hal berbahaya bahkan mengganggu stabilitas. Persoalan sektarian dan pemahaman yang sempit mengenai identitas harus dihilangkan sejak dalam pikiran, salah satunya ketika momen politik Pilkada.***

Komentar

Email Anda tidak akan disebarluarkan. Kolom yang tidak boleh kosong diberi tanda *