Waspadai Rumor dan Kekerasan Jelang Pilkada

Waspadai Rumor dan Kekerasan Jelang Pilkada

Waspadai Rumor dan Kekerasan Jelang Pilkada

Rumor yang mengakibatkan kekerasan pada masa pemilihan kepala daerah terkait erat dengan konflik di masyarakat di masa lalu. Pernyataan ini disampaikan Irsyad Rafsadie, peneliti senior PUSAD Paramadina, dalam diskusi bertajuk “Rumor, Mobilisasi, dan Kekerasan Pilkada” pada Rabu, 29 Juli 2020. diskusi yang dihadiri lebih dari 100 peserta ini juga mengundang Ismail Ruslan, Ketua FKUB Kalimantan Barat; Dian Lestari, Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman; Irwan Manik Radja, Bawaslu Kota Pontianak sebagai narasumber dan Reinardo Sinaga sebagai moderator.

Rumor yang beredar, menurut Irsyad, terbatas pada daerah-daerah yang memiliki riwayat konflik di masa lalu dan sering terulang. Irsyad melanjutkan, rumor yang cenderung berujung kekerasan terjadi di wilayah-wilayah di mana kandidatnya kalah, pilihan politik masyarakat terpecah, akses jalan raya yang terbuka, mempunyai riwayat konflik, dan akses internet yang baik.

Irsyad mengemukakan pandangannya itu berdasarkan hasil penelitian PUSAD Paramadina tentang rumor dan kekerasan pada pemilihan gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat tahun 2018. Pada pilkada tersebut, kelompok politik yang berkontestasi terlibat ketegangan dan bahkan kekerasan. Rivalitas tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur dengan etnis dan agama yang berbeda menjadi awal pemicu ketegangan tersebut.

Sutarmidji-Ria Norsan dan Karolin Margaret Natasa-Suryadman Gidot, papar Irsyad, menjadi dua pasang calon yang paling menonjol dan kerap bergesekan. Kedua pasang itu mewakili dua etnis besar yaitu Melayu dan Dayak yang sama-sama memperebutkan tampuk kekuasaan. Tak ayal berbagai cara pun dilakukan, salah satunya adalah menebar rumor melalui media sosial yang bernuansa etnis dan agama.

Kubu Karolin menggunakan isu Islam radikal dan Melayu sebagai etnis penjajah yang datang ke Kalbar. Sementara kubu Sutarmidji menggunakan isu Islam harus memilih calon seiman dan isu penodaan agama yang dilakukan oleh Cornelis, gubernur petahana yang tak lain ayah dari Karolin. Perolehan suara kedua calon itu menunjukkan bahwa wilayah mayoritas muslim memilih Sutarmidji-Ria Norsan, sementara wilayah dengan penduduk campuran, pasangan Karolin Margaret Natasa-Suryadman Gidot lebih unggul.

Sutarmidji-Ria Nosan memenangi Pilkada Kalabar 2018 dan kemenangannya itu sempat menimbulkan kekerasan di beberapa daerah. Sehari setelah pemilihan, konflik pecah di terminal Ngabang Kabupaten Landak. Massa yang kecewa dengan hasil Pilkada, membakar ban, babi, dan menghancurkan kios-kios milik pedagang. Di wilayah Karangan warga Melayu mengungsi ke barak militer karena ada ancaman penyerangan. Konflik mulai mereda saat Carolin dan Cornelis turun langsung meredakan para pendukungnya.

Penggunaan media sosial dan disinformasi, lanjut Irsyad, selama kampanye memengaruhi polarisasi antar etnis. Bahkan pasca runtuhnya Orde Baru, ketegangan antar etnis dan agama menjadi ciri utama di setiap Pemilu. Irsyad mengharapkan agar binadamai selalu diupayakan dalam setiap Pemilu dengan membangun hubungan antar etnis, membongkar sekat-sekat komunitas, dan membina masyarakat yang tahan terhadap rumor dan hasutan.

Ismail, narasumber lain, mengemukakan bahwa isu etnis dan agama tidak hanya digunakan saat Pilkada Kalbar tahun 2018,tetapi di hampir semua Pilkada di Kalbar. Menurutnya, masyarakat Kalbar menyimpan kebencian, kecurigaan, dan permusuhan di setiap gelaran Pemilu. Kondisi ini dimanfaatkan para politisi yang berkontestasi. Misalnya, pada tahun 2018 ujaran kebencian bertebaran di media sosial dan sulit dikontrol. Ismail menilai ujaran kebencian itulah yang memicu konflik di masyarakat.

Dalam Pemilu 2018-2019 tokoh agama dan tokoh etnis berperan penting menurunkan tensi ketegangan di masyarakat. Di FKUB Kalbar sendiri kebanyakan tokoh agama juga berperan sebagai tokoh etnis, dengan koordinasi yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) Kalbar, peran ganda yang dimiliki pengurus FKUB bisa berjalan dengan baik. Tokoh agama, tokoh etnis, dan Forkopimda mengampanyekan Pilkada damai melalui video-video pendek di media sosial. Berkat usahanya tersebut, FKUB Kalbar sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama di tahun 2019.

Dian Lestari menambahkan bahwa konflik yang terjadi di Kalbar saat Pilkada adalah residu dari konflik-konflik di masa lalu. Masyarakat yang semasa konflik merasakan atmosfernya hingga kini masih dibayang-bayangi stereotip terhadap kelompok yang berbeda. Residu yang mengendap itu kemudian menjadi bahan bakar bagi konflik-konflik yang terjadi belakangan ini.

Konflik di Kalbar tidak hanya terjadi saat Pilkada, dalam skala yang lebih kecil konflik kerap terjadi di kehidupan sehari-hari contohnya adalah, video ujaran kebencian yang dilayangkan oleh seseorang yang berada di Madura terhadap suku Dayak. Video itu sontak membuat masyarakat Dayak marah, namun dengan cepat polisi berhasil meredam potensi konflik.

Untuk membersihkan sisa-sisa konflik di masa lalu akar dari konflik itu harus diketahui dengan benar. Dalam jurnalisme damai yang harus dicari bukan hanya dua pihak yang berkonflik melainkan pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan dari konflik itu. Dengan mengetahui permasalahan yang ada dari pihak kesatu, kedua, dan ketiga, akar permasalahan konflik akan terungkap. Selain itu seorang wartawan juga harus tepat saat menentukan narasumber. Narasumber yang digunakan adalah yang memiliki kredibilitas dan mengedepankan perdamaian.***

 

 

No Comments

Post A Comment