Counter Terorism: Memikirkan Deradikalisasi dari Hulu ke Hilir

Counter Terorism: Memikirkan Deradikalisasi dari Hulu ke Hilir

Reportase Program Agama dan Masyarakat Radio 68 H

“Menurut penelitian yang pernah dilakukannya, Fauzi memaparkan bahwa para teroris itu memiliki kategori ulama-ulama yang menurut mereka layak untuk didengar, seperti Ustaz Quraish Shihab atau Buya Syafi’i Ma’arif misalnya. Dalam hal ini, mendatangkan mereka untuk berdiskusi dengan para teroris itu merupakan suatu bentuk usaha untuk mencarikan lawan sebanding dalam berdiskusi. Usaha demikian ini menurutnya mesti dilakukan lebih sistematis.”

Prestasi yang berhasil dicetak oleh kepolisian belakangan ini dalam menangani kasus-kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia, mendapat pujian dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun begitu, keberhasilan ini tidak boleh membuat kita lengah atau merasa aman dari bahaya terorisme mengingat gerakan radikalisme agama, sebagai cikal bakal gerakan terorisme, sedang marak-maraknya terjadi dilingkungan sekitar kita. Untuk itulah program deradikalisasi, sebagai bentuk penindakan lebih jauh dari keberhasilan polisi mengatasi terorisme, perlu lebih dimatangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu, ada fakta lain bahwa mereka, para pelaku terorisme, adalah orang-orang yang pernah di proses hukum dalam kasus serupa.

Kurang lebih demikian mukadimah yang diwacanakan oleh Saidiman Ahmad dan Vivi Zabkie dalam program Agama dan Masyarakat ketika membahas isu terorisme dan deradikalisasi di Indonesia.

Demi mendalami tema tersebut, pada tanggal 13 April 2011 KBR 68 H bersama Jaringan Islam Liberal mengangkat diskusi dengan mengundang dua orang nara sumber, Nasir Abas, seorang mantan anggota Jamaah Islamiyyah, dan Ihsan Ali Fauzi, Direktur Program Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.

Ditanya tentang isu terakhir penangkapan teroris Umar Patek di Pakistan dan analisa Sidney Jones bahwa penangkapan tersebut dapat mengorek keterangan tentang rahasia gerakan teroris yang lain, Nasir Abbas menegaskan bahwa ia meyakini betul tentang berita penangkapan tersebut. Keyakinan Abbas tersebut menurutnya didasarkan pada perkiraan bahwa Umar Patek tidak lagi menemukan dunianya di Pilipina, tempat di mana dulu ia pernah aktif. Seperti diketahui, belakangan ini MILF (Moro Islamic Liberation Front), sebuah gerakan Islam radikal di Pilipina Selatan, sedang melakukan negoisasi dengan pemerintah. Merasa cita-citanya untuk menggulingkan pemerintah terancam dengan adanya negoisasi tersebut, ada kemungkinan ia berhijrah ke Pakistan dan atau Afganistan, tempat di mana ia bisa berjihad melawan pasukan bersenjata dari pihak asing.

Menurut keterangan Abbas, Umar Patek yang juga punya nama lain Abu Syeikh ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki posisi penting dalam Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiyyah. Demikian, karena dia adalah orang yang memiliki kepandaian dalam merakit bom, serta dikenal pula karena kapabilitas dan keahliannya yang lain. Di samping itu, ia juga pernah menjabat sebagai instruktur di Camp Moro. Ini makin memperkuat dugaan bahwa dia memiliki jaringan dan murid yang banyak.

Abbas menambahkan bahwa meski para senior gerakan teroris telah tertangkap, bukan berarti gerakan ini sudah lumpuh sama sekali. Dalam pola pikir para teroris itu, penangkapan pemimpin mereka adalah suatu resiko yang sudah menjadi bagiannya sendiri. Sementara itu, “tugas suci” tidak boleh berakhir dengan adanya penangkapan tersebut. Terbukti, meski para senior teroris itu sudah ditangkap, anggota mereka tetap melanjutkan aksi terror bom sebagai penanda bahwa mereka masih eksis. Peristiwa bom buku yang belum lama berlangsung adalah salah satunya. Karena kerahasiaan gerakan ini, Abbas mengingatkan, bahwa kekuatan mereka sangat sukar diprediksi. Bahkan sesama teman dalam lingkup jaringan mereka saja belum tentu mengetahui seberapa besar kekuatan saudaranya itu.

Misteri tentang berapa besar kekuatan mereka itu juga diakui oleh Ihsan Fauzi. Namun begitu, menurut Fauzi ada beberapa kemungkinan yang sekarang ini membuat mereka menjadi jarang lagi tampil kepermukaan. Pertama, kemungkinan adanya perpecahan internal dikalangan kelompok teroris. Kedua, kemungkinan adanya kekecewaan terhadap para pemimpin mereka. Ini misalnya, kekecewaan mereka kepada tokoh Abu Bakar Ba’asyir yang tidak mengakui keterkaitan dirinya dengan gerakan Anshorut Tauhid di Aceh. Ketiga, di sisi lain kemampuan aparat yang makin baik dalam menangani kasus terorisme juga menjadi dugaan kuat melemahnya gerakan ini.

Penangkapan para pemimpin teroris ini, menurut Fauzi, bisa berdampak positif dan negatif sekaligus. Positifnya, penangkapan ini makin menguak misteri gerakan mereka. Negatifnya, dikhawatirkan adanya serangan balas dendam. Namun upaya balas dendam tersebut juga tergantung dari seberapa besar sumber daya dan sumber dana yang mreka miliki. Dalam hal ini, menurut Fauzi adalah seberapa bisa second layer (kader) dari para pemimpin tersebut bisa diandalkan. Masalahnya, setelah tokoh pemimpin mereka Nurdin M Top ditangkap, kesenjangan kepemimpinan ini terlalu dalam. Karena itu, seberapa kuat gerakan mereka itu pasca- ditangkapnya para senior teroris tergantung dari kemampuan mereka dalam memobilisasi diri dan tergantung dari kemampuan aparat mencegahnya.

Sementara itu, Nasir Abbas mencoba menganalisa bahwa kemunculan terror bom pasca- ditangkapnya para senior terrorist, ada kemungkinan terkait dengan tokoh Upik Lawangan, tokoh perakit bom Marriot dan Ritz Carlton, mengingat dia adalah seorang yang memiliki kemampuan merakit bom-bom jebakan dengan kapasitas ledakan kecil seperti bom termos dan bom pipa. Tapi juga ada kemungkinan lain, yaitu dirakit oleh orang-orang baru yang direkrut, tokoh lama, atau mungkin juga orang-orang yang tidak memiliki jaringan sama sekali seperti bom Kali Malang, bom Restauran A&W dan bom Kramat Jati.

Mengenai penelitian terbaru tentang perekrutan teroris, menurut Ihsan belum dilakukan. Namun begitu penilitan LSI tahun 2007 yang mengungkap bahwa sekitar Sembilan persen orang Indonesia yang disurvei bersetuju dengan dan mendukung peristiwa bom Bali dapat dijadikan pijakan analisis. Walaupun bersetuju bukan berarti mau melakukan, namun angka dalam survey tersebut bisa dibilang mengkhawatirkan. Begitu, karena angka tersebut berpotensi, mengingat tidak perlu banyak orang untuk melakukan kegiatan terror ini. Perekrutan teroris berangkat dari kebersetujuan seorang yang berpaham radikal, dan ini biasanya terjadi di kalangan anak muda. Maka anak-anak muda yang memiliki paham agama yang radikal bisa dibilang berpotensi untuk direkrut menjadi teroris-teroris baru.

Terkait ini, usaha deradikalisasi di Indonesia menurut Fauzi terbilang sangat unik dalam hal memanfaatkan jasa dari orang-orang ex-jihadis seperti Ali Imran atau Nasir Abbas sendiri. Dalam analisanya, Fauzi menjelaskan bahwa salah satu alasan yang memutar haluan mereka untuk berhijrah dari radikal kekerasan menjadi radikal anti kekerasan adalah karena korban pemboman dalam aksi terorisme yang berwatak tidak pandang bulu memakan korban. Inilah menurut mereka yang membuat citra perjuangan Islam yang ingin diusung menjadi rusak.

Menurut Abbas, sebetulnya setiap kelompok radikal Islam berangkat dari ideologi yang sama, yakni anti pemeritah yang tidak menerapkan syariat Islam. Mereka kemudian terpecah ke dalam dua kelompok setelah adanya seruan Osama untuk melakukan aksi balasan kepada Barat. Kalau sebelumnya belum ada niat untuk melakukan aksi balasan, tapi setelah seruan Osama, beberapa orang yang punya keterampilan membuat bom seperti Hambali misalnya, melancarkan aksi tersebut. Padahal tidak semua dari mereka bersetuju dengan aksi pembalasan ini. Jadi, aksi balasan menyerang pihak asing ini bisa dibilang sebagai unsur kebencian tambahan di samping kebencian terhadap pemerintah. Inilah yang menjelaskan, mengapa kalau dulu para teroris itu menyerang pihak asing, sekarang bergilir jadi menyerang pihak pemerintah.

Nah, beberapa orang dari kelompok radikal melihat bahwa aksi-aksi mereka itu telah menyimpang dari ideologi awalnya. Karena itulah kemudian mereka kecewa dan memutuskan untuk keluar dari jaringan.

Setelah kejadian bom Bali, program deradikalisasi memang sudah dijalakan oleh pemerintah secara lebih sistematis, misalnya melalui deradikalisasi yang dijalankan oleh pihak kepolisian kepada tahanan dan keluarga pelaku. Namun begitu, menurut Abbas program ini juga harus diperluas lagi kepada masyarakat secara umum. Ini perlu, karena siapa saja bisa terkena paham radikal ini. Angka Sembilan persen seperti disebut di awal itu cukup besar potensinya untuk mengkonversi paham radikal menjadi aksi terorisme. Kalau perlu, program deradikalisasi itu harus menekan agar jangan sampai satu persenpun masyarakatat yang bersetuju dengan tindak terorisme.

Dalam hal ini, melakukan persuasi kepada para teroris bagi orang-orang ex-radikal adalah terbilang sulit. Demikian, karena ini terkait dengan urusan keyakinan. Karena itu, program deradikalisasi kepada mereka menurut Abbas perlu dilakukan dengan cara mendatangkan ulama-ulama yang dihormati oleh para kawanan teroris itu ke penjara-penjara untuk berdiskusi dengan mereka. Cara ini menurut Abbas belum banyak diperhatikan oleh pemerintah. Inilah yang menjelaskan, mengapa orang semisal Imam Samudera misalnya, malah sempat membuat buku dan memanfaatkan jasa media untuk menyebarkan pahamnya sebelum sempat dieksekusi.

Menanggapi ini, Ihsan Fauzi menjelaskan beberapa faktor yang terkait dengan fenomena penyebaran paham radikalisme dari dalam penjara dan mantan narapidana teroris tersebut. Pertama, persoalan teknis pemenjaraan para tersangka terorisme, yaitu apakah mereka harus disendirikan atau dicampur dengan tahanan yang lain. Ini perlu dipertimbangkan pemerintah mengingat dakwah radikalisme ini bukan tidak mungkin malah lebih santer terjadi dari dalam lapas. Dalam kasus di Bali misalnya, sipir penjara malah justru bisa dipengaruhi teroris. Ini ditambah lagi dengan rahasia umum tentang korupsi yang terjadi di penjara. Kita bisa membayangkan betapa berbahayanya ketika para teroris diperbolehkan membawa laptop misalnya, untuk menulis atau menerjemahkan buku-buku yang terkait dengan paham radikalisme.

Kedua, terkait dari mana memulai program deradikalisasi tahanan teroris tersebut, apakah dari hulu atau dari hilir. Selama ini, kita hanya berfokus bagaimana melakukan deradikalisasi kepada mereka setelah ditangkap, dan mengesampingkan sebelum mereka ditangkap. Ketiga, persoalan bagaiama melakukan pencegahan kepada ex-narapidana agar tidak kembali ke aksi semula. Untuk itu, pemerintah mesti membuat mereka menjadi super sibuk (too busy to fight). Ini misalnya dilakukan dengan cara memberi mereka modal awal, atau keterampilan agar bisa menjalani hidup mereka bersama keluarga secara wajar. Dengan cara itu pemerintah harus mencegah mereka dari re-integrasi kepada kelompoknya yang lama. Keempat, masyarakat harus bekerjasama dengan pemerintah untuk menerima kembali para ex-jihadis ini dalam komunitasnya dengan tidak mengekskomunikasikan mereka.

Menurut penelitian yang pernah dilakukannya, Fauzi memaparkan bahwa para teroris itu memiliki kategori ulama-ulama yang menurut mereka layak untuk didengar, seperti Ustaz Quraish Shihab atau Buya Syafi’i Ma’arif misalnya. Dalam hal ini, mendatangkan mereka untuk berdiskusi dengan para teroris itu merupakan suatu bentuk usaha untuk mencarikan lawan sebanding dalam berdiskusi. Usaha demikian ini menurutnya mesti dilakukan lebih sistematis.

Fauzi menambahkan pula bahwa sering ditemukan bahwa kekerasan terjadi, pada mulanya berawal dari urusan-urusan di luar agama yang kemudian melebar akibat ditumpangi oleh para agen terorisme itu. Kemarahan-kemarahan masyarakat yang berawal dari persoalan ekonomi dan komunal, makin menemukan relevansinya ketika mereka ditumpangi oleh kelompok-kelompok radikalis tersebut.

Abbas menutup diskusinya dengan mengajak masyarakat, di samping pemerintah, untuk bertindak cepat dan tanggap dalam menangani kasus terorisme ini. Pertama, terorisme berawal atau lahir dari benih-benih radikalisme. Jadi kelompok-kelompok agama yang memperlihatkan gejala radikalisme ini perlu ditandai dan diwaspadai. Kedua, masyarakat perlu tanggap dan cepat melaporkan gejala radikalisme ini jika sudah merambah kepada bentuk kegiatan menebar kebencian (hate speech). Jika ada media yang menyiarkan program yang berbau menebar kebencian, ajak Abbas, agar masyarakat tidak ragu melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ketiga, masyarakat harus tanggap pada bentuk-bentuk perekrutan masal. Kalau dulu paham terorisme hanya disebarkan secara sembunyi-sembunyi di rumah atau di Masjid, maka sekarang sudah ada media yang terang-terangan menyebarkan ide radikalisme itu melalui media. Model-model perekrutan masal seperti itulah yang perlu ditindak tegas, bersama pemerintah dan masyarakat.

Prio Pratama, Mahasiswa S2 Assyafi’iyyah Jatiwaringin Jakarta.

 

Sumber: http://islamlib.com/?site=1&aid=1675&cat=content&title=reportase

No Comments

Post A Comment