Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada 2014 menghadirkan optimisme baru bagi Indonesia saat itu. Ia menjanjikan pemerintahan yang lebih bersih dan pembangunan yang lebih cepat, dan bagi banyak akivis pendukungnya ia diyakini akan melindungi pranata-pranata demokratis. Namun satu dasawarsa kemudian, sesudah mengakhiri masa kepresidenannya,...
Materi-materi kursus terdiri dari panduan fasilitator dan bahan pendamping untuk setiap sesi seperi PowerPoint, kartu permainan, poster dan naskah presentasi. Panduan fasilitator terdiri dari tiga bagian: Bagian A: Bagaimana cara menggunakan sumber-sumber ini Pengenalan terhadap materi-materi, bagaimana cara mempersiapkan sesi bersama dengan tips untuk fasilitasi dan bagaimana menanggapi...
Catatan Akhir Tahun KBB 2025 merangkum analisis dan rekomendasi kebijakan atas dinamika kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2025. Publikasi ini disusun secara kolaboratif oleh PUSAD Paramadina, ICRS, CRCS UGM, dan LeIP, serta memuat tujuh artikel utama yang membahas kebijakan agama dan kepercayaan...
Dalam tata kelola keagamaan di Indonesia, ada dua konsep yang kerap muncul, yaitu kebebasan dan kerukunan. Istilah “kerukunan” tidak pernah secara eksplisit muncul dalam Konstitusi kita, namun memainkan peran sentral. Gagasan “kebebasan” atau “kemerdekaan” beragama telah hadir dalam UUD 1945, dan makin diperkuat setelah proses...
Bersamaan dengan menguatnya dasar legal dan konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, advokasi KBB pun berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Namun tidak jarang ada perbedaan, bahkan ketegangan, dalam mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran KBB. Sebagian mengedepankan peran advokat atau aktivis yang memperjuangkan...
LAPORAN ini berisi hasil-hasil dan rekaman proses berlangsungnya konferensi “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023”, yang berlangsung pada 22-24 Agustus 2023, di Puncak, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 74 orang peserta yang mewakili lembaga-lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB...
Buku ini bermula dari riset kecil untuk lebih memahami 50 tahun perjalanan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Gagasannya muncul dari perbincangan kami (PUSAD Paramadina) dengan seorang aktivis LDII yang biasa kami undang terlibat dalam banyak kegiatan kami. Begitu kami tahu LDII pada 2022 memasuki umur...
Pemilihan umum, eksekutif dan legislatif, tinggal menghitung bulan. Namun, hasutan kebencian dan berita bohong telah muncul di media sosial padahal kampanye pemilu belum dimulai. Untuk mengantisipasi peredaran hasutan kebencian dan berita bohong menjelang dan selama pemilu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina berkolaborasi dengan...
Pemilihan umum, eksekutif dan legislatif, tinggal menghitung bulan. Namun, hasutan kebencian dan berita bohong telah muncul di media sosial padahal kampanye pemilu belum dimulai. Untuk mengantisipasi peredaran hasutan kebencian dan berita bohong menjelang dan selama pemilu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina berkolaborasi dengan...
Banyak kritikus menyatakan bahwa perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia (HAM) seperti “berjalan di tempat”, bahkan mundur: “Arab Spring” diberangus, perang masih terus terjadi, dan mutu demokrasi merosot termasuk di AS dan Eropa. Beberapa pegiat HAM sendiri bahkan terlihat putus asa dan mulai memandang bahwa perjuangan...
Pada 23 Mei 2020, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, kantor kami PUSAD Paramadina meluncurkan video dokumenter berjudul ‘Cerita Pandemi: Keragaman di Tengah Corona’. Pesanpesan video itu cukup jelas andaipun penonton tidak mengerti bahasa dalam percakapan di sana atau bahkan jika penonton tidak bisa...
Buku ini adalah tahapan awal untuk memikirkan dan mendiskusikan prosedur ideal dalam mediasi konflik keagamaan bagi FKUB. Buku ini bisa menjadi modal dalam penyusunan SOP Mediasi di FKUB yang selama ini belum banyak FKUB Provinsi maupun Kabupaten dan Kota merumuskannya....
Terlepas dari kontroversi apakah negara selayaknya mengatur agama atau tidak, dalam kenyataannya, itulah yang terjadi di banyak negara, termasuk yang sekular-demokratis sekalipun....
November 2017, dekade kedua reformasi, adalah bulan bersejarah bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi sejumlah penghayat kepercayaan terhadap pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) tahun 2013. Putusan MK tersebut membuka peluang...
Laporan kehidupan beragama di Indonesia edisi II/Juli 2019 ini membahas praktik advokasi—yang mencakup perspektif, metode, dan strategi—bagi penghayat kepercayaan. Praktik advokasi dalam laporan ini dipandang sebagai rangkaian dari advokasi panjang terhadap penghayat kepercayaan sejak Orde Lama hingga kini....
