GKI Yasmin Tolak Tawaran Kemendagri

GKI Yasmin Tolak Tawaran Kemendagri

Jakarta – Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin (GKI Yasmin)  menyatakan bahwa menolak tawaran Kementerian Dalam Negeri untuk merelokasi tempat beribadah dari lokasi semula.

Ajakan relokasi itu dinilai sebagai bentuk melawan hukum terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

“Adalah aneh bila seorang Kementeriaan Dalam Negeri mengajak warga negara untuk bermufakat jahat untuk melanggar hukum,” ujar Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging dalam siaran persnya, Selasa (13/12).

Kementerian Dalam Negeri menawarkan relokasi ke tiga lokasi, untuk mengatasi masalah GKI Yasmin yang terus tak kunjung usai hingga saat ini.

Menurut Bona, alasan penolakan tersebut berdasarkan alasan yuridis. Putusan Mahkamah dan Rekomendasi Ombudsaman menyatakan melegakkan keberadaan GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

MA melalui nomor 127 PK/TUN/2009 9 Desember 2010, amar putusan menyatakan bahwa menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor berkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKI Yasmin Bogor.

Ombudsman RI  mengeluarkan rekomendasi bernomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin.

Pihak GKI Yasmin menyatakan penolakan tersebut juga berdasarkan pengalaman yang menimpa HKBP Ciketing Bekasi. Gereja tersebut diketahui juga menerima janji serupa dari pemerintah untuk direlokasi ke tempat baru. Namun hingga kini, izin yang dijanjikan tidak tereliasi dan mereka masih beribadah di gedung sementara.

Pamerintah dalam hal ini dihimbau tidak seharusnya tunduk kepada tekanan-tekanan massa yang tidak memiliki rasa toleransi. Kelompok tersebut disebutkan masih berdatangan ke lokasi sah GKI Yasmin.

Kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin dinilai merupakan tindakan diskrimnasi yang dilakukan secara sistematis. Tekanan yang dialami GKI Yasmin juga menimpa kelompok minoritas kristen lainnya, sebagaiman yang terjadi di Jawa Barat. Kasus itu terjadi dengan gereja HKBP Philadelphia di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Tekanan pada GKI Yasmin patut diduga adalah satu bentuk dari pola yang sistematis untuk menekan kelompok minoritas di Indonesia, “ ujar Bona.

Penelitian Yayasan Paramadina dalam “Kontroversi Gereja di Jakarta” mengatakan bahwa problem pendirian gereja merupakan lagu lama yang terjadi di Indonesia. Masalah ini dinilai mengganggu hubungan baik umat beragama di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Yayasan Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) itu menyebutkan bahwa lebih dari 1000 kasus terjadi selama periode antara medio1969 sampai tahun 2006. Kasus tersebut sebagian besar terjadi saat masa rezim Orde Baru.

Hasil penelitian setebal 162 halaman itu diantaranya mengatakan kemampuan negara menegakkan ketertiban sipil dan menjadi penengah yang adil, bermanfaat untuk kelompok-kelompok tertentu agar tidak melakukan tindakan sepihak.

“Dalam konteks kontroversi gereja di Jakarta, ketidakmampuan pemerintah melindungi hak umat Kristiani,sebagai minoritas untuk beribadah dapat saja menyulut ekspresi ketidakpuasan di daerah yang berpenduduk mayoritas Kristiani. Hal ini tentu saja tidak diharapkan dan akan memperumit masalah,” kata hasil peneltian tersebut. (mas/asr)

Sumber: http://erabaru.net/top-news/37-news2/28769-gki-yasmin-tolak-tawaran-kemendagri

No Comments

Post A Comment