Konservatisme Keagamaan di Sekolah

Konservatisme Keagamaan di Sekolah

BERBAGAI peristiwa kekerasan terkait isu agama yang terjadi belakanganini di sejumlah tempat di Tanah Air sangat mungkin disebabkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kekerasan dan tingkat kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam kekerasan cukup tinggi. Tingginya tingkat dukungan dan kesediaan untuk terlibat dalam kekerasan terkait dengan isu agama itu bahkan ditemukan pada segmen masyarakat terdidik, seperti guru dan siswa.

Demikian antara lain temuan survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) pada November 2010­ Januari 2011, di lima wilayah kota di DKI Jakarta dan lima kota di wilayah sekitarnya, yaitu Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Jumlah responden guru pendidikan agama Islam (PAI) sebanyak 590 guru, sedangkan jumlah responden siswa sebanyak 993 siswa muslim, berasal dari kelas 8 dan 9 (SMP) dan kelas 10, 11, dan 12 (SMA).

Sampel ditentukan secara acakbertahap, dengan batas kesalahan pengambilan sampel diperkirakan sebesar ± 3,6% untuk guru PAI dan ± 3,1% untuk siswa pada tingkat kepercayaan 95%.

Temuan survei Temuan survei memperlihatkan rerata tingkat kesediaan guru PAI untuk terlibat dalam berbagai kekerasan terkait isu agama maupun moral sekitar 28,2%, sementara siswa sebesar 48,9%. Tingkat kesediaan itu dihitung dari respons `sangat bersedia’ dan `cukup bersedia’.

Tingkat kesediaan tertinggi guru PAI adalah terlibat dalam tindakan menangkap/menghakimi pasangan bukan suamiistri (33,1%), dan terendah adalah terlibat dalam menyegel/ merusak rumah atau fasilitas milik anggota aliran keagamaan yang dianggap menyimpang (22,7%).

Sementara itu, tingkat kesediaan tertinggi siswa adalah terlibat dalam menyegel/merusak tempat hiburan (58%), dan terendah adalah terlibat dalam menyegel/merusak rumah ibadah agama lain (41,1%). Jika dibandingkan dengan tingkat kesediaan, tingkat kesetujuan guru PAI dan siswa terhadap berbagai kekerasan tersebut lebih tinggi. Rerata tingkat kesetujuan guru PAI terhadap berbagai kekerasan, yang dihitung dari respons `sangat setuju’ dan `cukup setuju’ mencapai 41,8%, sementara siswa 63,8%.

Tingkat kesetujuan tertinggi guru PAI adalah terhadap menangkap/menghakimi pasangan bukan suami-istri (48,2%) dan terendah adalah terhadap membantu umat Islam di daerah konflik dengan senjata (37,8%).

Adapun tingkat kesetujuan tertinggi siswa adalah terhadap menyegel/merusak tempat hiburan (75,3%), sedangkan terendah adalah terhadap membantu umat Islam di daerah konflik dengan senjata (48,9%).

Terkait kekerasan ekstrem, seperti tindak pengeboman yang dilakukan Imam Samudra, Amrozi, Dr Azahari, dan Noordin M Top, sekitar 7,5% guru PAI dan 14,2% siswa berpandangan aksi semacam itu dapat dibenarkan.

Temuan itu tentu sangat mengejutkan dan menimbulkan keprihatinan mendalam mengingat responden survei ini berasal dari segmen masyarakat terdidik, seperti guru dan siswa.

Segera terbayang dalam benak kita, bagaimana nasib pendidikan kita jika tenaga pendidiknya memiliki tingkat kesetujuan dan kesediaan untuk terlibat dalam berbagai kekerasan yang cukup tinggi. Apa yang akan terjadi dalam kurun 10-15 tahun ke depan jika generasi terdidik kita, dengan kisaran usia 16 tahun saat ini, telah memiliki pandangan dan sikap terhadap kekerasan terkait isu agama semacam ini.

Hal yang juga lebih merisaukan ialah tingkat dukungan siswa maupun kesediaan mereka untuk terlibat dalam kekerasan terkait dengan isu agama jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kesetujuan dan kesediaan mereka untuk terlibat dalam kekerasan yang tidak berkaitan dengan soal agama. Hanya 14,4% siswa yang setuju dan 11,4% yang bersedia untuk terlibat dalam tawuran sebagai ungkapan solidaritas terhadap teman. Lalu, faktor apa yang dapat menjelaskan mengapa orang cenderung menyetujui, bahkan bersedia untuk terlibat dalam, berbagai kekerasan terkait isu agama tersebut?

Pengujian terhadap berbagai variabel sosiodemografis, seperti jenis kelamin, usia, status dan jenjang sekolah, status kepegawaian dan tingkat pendapatan (guru), status sosial-ekonomi (siswa), serta pengalaman pendidikan di madrasah/pesantren, memperlihatkan tidak adanya, atau sangat lemah kalaupun ada, korelasi maupun kontribusi faktor-faktor tersebut terhadap tingkat dukungan dan kesediaan responden untuk terlibat dalam kekerasan.

Analisis korelasi dan regresi menunjukkan dukungan responden terhadap kekerasan dibentuk dua faktor penting: intoleransi dan pandangan keagamaan konservatif. Dalam survei Lakip tersebut, konservatisme keagamaan dipahami sebagai pandangan atau orientasi keagamaan yang cenderung untuk u menekankan dan mempertahankan p pembacaan harfiah terhadap sumber-sumber ajaran agama.

Dalam berbagai riset lain, konservatisme keagamaan ini sering dirujuk sebagai fundamentalisme, islamisme, atau salafisme. Hasil analisis korelasi menunjukkan orientasi keagamaan konservatif tidak memiliki asosiasi atau korelasi signifikan dengan responden yang menyatakan kesetujuannya dengan ide-ide atau aspirasi keagamaan yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

Dalam survei itu, orientasi keagamaan konservatif diukur dari tingkat kesetujuan responden terhadap hal-hal berikut. Syariat/hukum Islam harus diberlakukan di Indonesia; hukum potong tangan bagi pencuri harus diberlakukan di Indonesia; hukum rajam bagi pezina harus diberlakukan di Indonesia; jam malam bagi perempuan tanpa muhrim harus diberlakukan di Indonesia; dan orang yang berpindah agama harus dihukum.

Respons jawaban dibuat dalam skala 4: (1) sama sekali tidak setuju, (2) kurang setuju, (3) cukup setuju, dan (4) sangat setuju. Berdasarkan uji realibilitas, nilai alfa Cronbach skala konservatisme berdasarkan item-item tersebut (yang nilainya telah dibakukan) ialah 0,769 (untuk guru PAI) dan 0,718 (untuk siswa SMA). Itu menunjukkan skala konservatisme ini secara statistik cukup reliabel.

Nilai rerata skala konservatisme keagamaan baik di kalangan guru PAI maupun siswa berada di atas nilai tengah 2,5. Nilai rerata guru PAI hampir mencapai 3,0, sedangkan siswa sekitar 2,7. Itu berarti baik guru PAI maupun siswa cenderung konservatif dari segi pandangan keagamaan mereka.

Sementara itu, analisis frekue nsi memperlihatkan nilai rerata tingkat konservatisme keagamaan, yang dihitung atas dasar respons `sangat dan cukup setuju’, di kalangan guru PAI sebesar 69,2%, sementara di kalangan siswa 55,6%.

Tingkat kesetujuan tertinggi guru PAI ialah terhadap item `jam malam bagi perempuan tanpa muhrim harus diberlakukan di Indonesia’ (86,8%), sedangkan di kalangan siswa ialah terhadap item `syariat/hukum Islam harus diberlakukan di Indonesia’ (84,8%). Adapun item `orang yang harus berpindah agama harus dihukum’ merupakan item yang mendapat dukungan terendah baik dari kalangan guru PAI (47,1%) maupun siswa (27,2%) (lihat gambar).

Berdasarkan analisis regresi, kontribusi konservatisme keagamaan bagi dukungan atas kekerasan diketahui sebesar 0,285 (guru PAI) dan 0,349 (siswa). Adapun kontribusi faktor intoleransi bagi dukungan atas kekerasan sebesar 0,244 (guru PAI) dan 0,159 (siswa).

Dengan demikian, upaya untuk mengikis `budaya’ kekerasan terkait isu agama harus melibatkan upaya untuk memperkuat sikap toleransi sekaligus mengubah cara pandang keagamaan konservatif.

Memang, belum ada bukti kuat mengenai apakah pembelajaran agama Islam di sekolah turut menumbuhsuburkan sikap intoleran dan pandangan keagamaan konservatif, khususnya di kalangan siswa.

Namun, pertanyaan yang penting dijawab ialah mampukah pembelajaran agama di sekolah menengah memberi kontribusi bagi upaya memperkokoh sikap toleran, serta mengubah cara pandangan keagamaan konservatif tersebut?

Pertanyaan yang lebih penting adakah kemauan dari para pihak yang berkepentingan untuk melakukannya? Ataukah ini merupakan fenomena biasa yang tidak perlu membuat kita merasa risau?

 

Sumber: Media Indonesia, 7 Maret 2011

No Comments

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: