Menguak Kontroversi Gereja di Jakarta

Menguak Kontroversi Gereja di Jakarta

Buku Kontroversi Gereja di Jakarta ini mengaji secara mendalam kasus-kasus seputar pendirian gereja di Jakarta dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Buku ini merekam kontroversi tidak hanya dilihat struktur dan kebijakan, namun juga dinamika yang terjadi antarumat beragama di sekitar tempat ibadah.

Meskipun faktor kebijakan memainkan peran penting, kontroversi pendirian dan penyerangan terhadap rumah gereja menjadi kajian penting pasca-Orde Baru. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999), tercatat 156 gereja dirusak massa. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), terdapat 232 gereja dirusak. Kemudian era Presiden Megawati (2001-2004 ), ada 68 gereja (Crouch, 2007).

Laporan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menunjukkan, pada tahun 2004-2007 terjadi 108 penutupan, perusakan, dan penyerangan terhadap gereja (Mulia 2009 : 353). Dari laporan tersebut, konflik gereja yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya-Bekasi, Tangerang, dan Bogor-tercatat sebanyak 23 kasus (halaman 33).

Untuk mengetahui situasi gereja di Jakarta, buku ini membagi empat kategori. Pertama, pendirian gereja yang dulu bermasalah, tapi sekarang sudah tidak dipermasalahkan: Gereja Katolik St Albertus, Harapan Indah; Gereja Katedral; Gereja Nehemia, Lebak Bulus; dan sebuah gereja di Serpong. Kedua, gereja bermasalah, namun terselesaikan: Gereja Katolik St Mikael, Kranji; GKI Terang Hidup, Ketapang; GKP Seroja; Gereja Katolik St Albertus, Harapan Indah; Gereja Katedral; dan Gereja Nehemia, Pondok Indah.

Kategori ketiga, gereja tak bermasalah, namun dipermasalahkan: Gereja Katolik St Bernadet, Ciledung; GKJ Taman Yasmin, Bogor; dan Huria Kristen Batak Protestan Cinere, Depok. Terakhir, kategori keempat, gereja bermasalah yang belum terselesaikan: Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia, St Johanes Baptista, dan St Yohanes Maria Vianney (halaman 41-97)

Untuk menganalisis kontroversi gereja dan mencari pemecahan masalah, tim penulis buku ini menawarkan pergeseran perspektif: dari hanya mengandalkan kebijakan menuju cara pandang pluralisme kewargaan.

Strategi ini dibuktikan pada kasus gereja Katolik St Mikael, Kranji, yang menjadi pelajaran berharga penting bagaimana hubungan informal memainkan peran penting. Hingga tahun 2005, yakni saat Romo Yosef mulai bertugas di St Mikael, hubungan antara warga gereja dan masyarakat sekitarnya masih diwarnai kecurigaan.

Pintu antara gereja dan permukiman warga malahan menjadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya, bersama dengan ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan pemuka agama, pintu tersebut berhasil dibuka dan dibersihkan dari sampah. Bahkan, Romo Yosef sendiri berdoa agar dibukanya pintu tersebut menjadi awal dialog lebih baik antara komunitas gereja dan warga sekitar (halaman 15).

Buku ini menekankan pencarian alternatif perdamaian dan toleransi di tengah kontroversi, dengan menekankan aspek pluralisme kewargaan di wilayah informal. Meski demikian, penelitian selanjutnya tentang topik ini perlu dilakukan dengan menggunakan sampel atas populasi, hingga dapat diukur secara kuantitatif dan dianalisis secara tepat tentang kontroversi gereja di Jakarta.

Diresensi Munawir Aziz,
Mahasiswa Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.

Dimuat di Koran Jakarta, 31 Maret 2012

Tags:
No Comments

Post A Comment