[Ringkasan Artikel Risos #5] Normalisasi Intoleransi di Indonesia: Studi Kasus Pilpres 2019 🗓

[Ringkasan Artikel Risos #5] Normalisasi Intoleransi di Indonesia: Studi Kasus Pilpres 2019 🗓

Reading in Social Sciences (RISOS) #5

Normalisasi Intoleransi di Indonesia: Studi Kasus Pilpres 2019

Jumat, 27 Mei 2022, 14:00-16:00 WIB.
Ringkasan Artikel Jurnal

Judul: The normalization of intolerance: The 2019 presidential election in Indonesia

Penulis: Risa J. Toha, Dimitar D. Gueorguiev, dan Aim Sinpeng
Penerbit: Electoral Studies 74 (2021)
Tebal: v + 10 halaman

Artikel ini bermula dari anggapan umum bahwa penerimaan sosial atas intoleransi diyakini akan mendorong
intoleransi di tingkat individual, suatu proses yang dirujuk sebagai normalisasi. Tingkat intoleransi sosial
biasanya sangat tinggi pada masa kampanye pemilu, ketika retorika para kandidat yang bertarung dalam
memenangkan pemilu cenderung meminggirkan kelompok-kelompok minoritas atau yang dianggap musuh
atau saingan. Namun, di luar kaitan elektoral ini, sebetulnya masih belum jelas bagaimana normalisasi
berhubungan dengan tingkat kesukaan orang pada satu kandidat (partisanship).
Apakah normalisasi hanya mempengaruhi para pendukung kandidat yang intoleran, atau apakah normalisasi
menyebar ke semua populasi – bahkan ke para pendukung lawan-lawannya? Terkait dengan itu, apakah target
intoleransi hanya kelompok-kelompok tertentu saja, atau mencakup semua kelompok minoritas dan mereka
yang dianggap saingan atau musuh? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari riset ini, agar pemilu yang akan
datang tidak lagi menjadi ajang penyebaran intoleransi?
Artikel ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas berdasarkan eksperimen survei yang dilaksanakan
ketika Pilpres 2019 di Indonesia. Survei dilaksanakan pada awal April 2019, sekitar 1 minggu sebelum
pemilihan presiden dilaksanakan. Survei ini melibatkan 1213 responden warga negara Indonesia dewasa yang
direkrut secara daring. Selain mengumpulkan informasi demografis responden dan pilihan politik mereka,
survei juga membagi responden ke dalam 3 kelompok (control group, norms treatment, national motto
treatment) untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai bagian dari desain eksperimen. Untuk memperoleh
gambaran soal perilaku responden terhadap tiga kelompok minoritas yang biasa menjadi target kampanye
intoleran (non-Muslim, etnis Tionghoa, non-Jawa), responden juga mendapatkan pertanyaan apakah mereka
setuju apabila tiga kelompok tersebut menjadi pemimpin politik di Indonesia.
Temuan-temuan riset ini menunjukkan bahwa normalisasi mempengaruhi semua pemilih, meskipun dalam
cara-cara yang mencerminkan afiliasi dan retorika partisan. Bias intoleransi terhadap kelompok minoritas di
ranah politik belum tentu diturunkan ke dalam perilaku intoleransi di ranah sehari-hari seperti kesediaan
mengirimkan anak mereka ke sekolah dengan guru yang memiliki agama berbeda, tinggal dekat dengan rumah
ibadat pemeluk agama lain, dan berteman dengan anggota kelompok yang berbeda. Semua ini berimplikasi
pada bagaimana kita nantinya mempelajari politisasi identitas dan dalam kondisi apa intoleransi cenderung
menyebar dan berkembang-biak.

Artikel ini penting dan relevan untuk didiskusikan bukan saja dari segi temuan-temuannya, melainkan juga
dari segi metode dengan apa pertanyaan studi ingin dijawab. Apa sumbangan riset ini dalam upaya kita
memahami masalah yang kompleks terkait penyebaran intoleransi melalui pemilu? Temuan-temuannya
sendiri sangat relevan untuk kita dalami dan diskusikan karena kita sedang menyongsong pemilu 2024. ***

Scheduled ical Google outlook Artikel Jurnal