Apakah Demokrasi Menyuburkan Diskriminasi Agama di Indonesia?

Apakah Demokrasi Menyuburkan Diskriminasi Agama di Indonesia?

Banyak laporan menyoroti jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 sebagai faktor penting yang mempengaruhi situasi kebebasan beragama serta hubungan agama dan negara di Indonesia. Setelah memasuki era demokrasi, negara justru tampak lebih mudah tunduk pada tuntutan mayoritas, sering kali dengan mengorbankan kelompok minoritas.

Meski demikian, belum ada yang menguji secara eksplisit apakah situasi di atas adalah implikasi dari pergantian rezim dan gelombang perubahan yang mengikutinya. Apakah situasi kebebasan beragama kita akan lebih baik jika Orde Baru terus berkuasa? Ataukah situasinya kurang lebih akan sama buruknya juga?

Pertanyaan ini coba dijawab oleh Nathanael Gratias dalam paper terbarunya, “A Price for Democracy? Religious Legislation and Religious Discrimination in Post-Soeharto Indonesia,” yang diterbitkan di Bulletin of Indonesian Economic Studies (2020).

Nathanael saat ini adalah post-doctoral fellow di “Global Religion Research Initiative” di Department of Sociology, University of Notre Dame, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia juga pernah terlibat dalam beberapa kolaborasi riset Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, seperti “Kontroversi Gereja di Jakarta” (2011).

Untuk membahas paper di atas, PUSAD Paramadina menyelenggarakan diskusi terbatas bersama Nathanael dan lebih dari 30 peneliti dan pegiat kebebasan beragama dari berbagai lembaga masyarakat sipil dan lembaga pemerintah. Diskusi diselenggarakan secara daring pada Kamis (23/04) melalui Zoom dan dipandu oleh Irsyad Rafsadie dari PUSAD Paramadina.

Dalam paparannya, Nathanael menyoroti beberapa keterbatasan dari studi-studi mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Selain belum adanya pengujian asumsi yang disebutkan di atas, studi-studi yang ada saat ini dianggap kurang membedakan berbagai aspek hubungan negara-agama dan kurang melihat perbandingan dengan negara-negara lain, khususnya negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya.

Untuk melengkapi keterbatasan pada tataran konseptual dan komparatif di atas, Nathanael mengusulkan pemanfaatan dataset Religion and State (RAS) Project Round 3 yang dikembangkan Jonathan Fox (2016). Di antara keunggulan dataset ini adalah coding-nya yang ekstensif dan konsisten, lintas-negara (183 negara), serta memiliki cakupan tahun yang panjang (dari 1990-2014). Selain itu, datanya juga tersedia untuk publik.

Dataset ini mengolah peristiwa aktual yang dilaporkan berbagai sumber—seperti laporan media lokal, laporan lembaga HAM—untuk mengukur berbagai aspek hubungan negara-agama. Ada banyak aspek yang diukur, tapi setidaknya ada tiga yang relevan dengan isu kebebasan beragama, yaitu: Diskriminasi negara terhadap agama minoritas, legislasi agama, dan diskriminasi masyarakat terhadap agama minoritas.

“Diskriminasi negara terhadap agama minoritas” terutama melihat peraturan legal formal yang secara spesifik membatasi agama minoritas, misalnya pembatasan kegiatan beribadah
mereka.

Sementara itu, “legislasi berbasis agama” tidak secara spesifik menyasar agama minoritas, tapi tetap bertujuan mengatur moral dan kehidupan beragama, misalnya aturan tentang penodaan agama atau busana.

Jika dua aspek di atas melihat pembatasan dari sisi negara, aspek ketiga, “diskriminasi masyarakat terhadap agama minoritas”, melihat pembatasan dari sisi masyarakat dan kelompok sosial. Misalnya adalah perusakan tempat ibadat minoritas.

Dalam ketiga aspek di atas, Indonesia lebih buruk dari rata-rata negara mayoritas Muslim lain. Tingkat diskriminasi negara, legislasi agama, dan diskriminasi sosial Indonesia bahkan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia Islam.

Lalu apakah kebebasan beragama memburuk selepas kejatuhan Orde Baru? Pertanyaan ini sulit dijawab karena mengharuskan perbandingan antara Indonesia “aktual” sekarang dengan “bayangan” Indonesia sekarang di mana Orde Baru masih berkuasa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Nathanael menggunakan metode Synthetic Control Method. Dengan metode ini, berbagai indikator digabungkan untuk menciptakan Indonesia “sintetik” yang semirip mungkin dengan Indonesia “aktual” sekarang, tapi Orde Baru tidak tumbang pada 1998. Serangkaian pengujian kemudian untuk melihat trayektori kebebasan beragama di Indonesia “aktual” dan “sintetik” tadi.

Hasil pengujian dengan metode tersebut menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi negara terhadap agama minoritas tidak banyak berubah sejak 1998. Tetapi, tingkat diskriminasi sosial dan legislasi berbasis agama naik secara signifikan. Kejatuhan Orde Baru memperburuk tingkat legislasi agama dan diskriminasi sosial, tapi tidak berpengaruh terhadap diskriminasi negara.

Di akhir paparannya, Nathanael mengajukan dua agenda yang bisa dilakukan untuk menanggapi temuan ini. Pertama, dari segi riset, kerangka RAS dapat digunakan untuk melihat variasi situasi kebebasan beragama di tingkat subnasional. Kedua, dari segi advokasi, temuan ini bisa menjadi pijakan awal untuk membuat daftar prioritas dalam memilih lokasi maupun isu yang hendak diintervensi.

Metode dan pendekatan baru yang digunakan Nathanael mendapatkan sambutan baik dari peserta diskusi. Tetapi, mereka juga memberikan sejumlah catatan dan masukan penting, terutama ketika mendiskusikan dan memaknai temuan-temuannya.

Zainal Abidin Bagir dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) mengingatkan bahwa diskursus kebebasan beragama di Indonesia baru muncul pasca-2000. Jadi, yang kurang reliabel pada masa itu bukan saja data tapi juga konsep kebebasan beragamanya sendiri belum begitu berkembang. Zainal juga mengusulkan studi yang lebih etnografis untuk melengkapi studi kuantitatif di tingkat subnasional yang diusulkan Nathanael.

Sandra Hamid dari The Asia Foundation melihat bahwa rekomendasi temuan studi tersebut sebagian sudah dijalankan oleh advokasi kebebasan beragama. Ia setuju mengenai pentingnya membuat daftar prioritas. Tapi dia juga mengingatkan bahwa bukan berarti indikator tertentu yang tidak banyak berubah, seperti diskriminasi oleh negara, tidak perlu lagi diadvokasi.

Sejalan dengan itu, Ihsan Ali-Fauzi dari PUSAD Paramadina menyoroti hubungan antara ketiga dimensi hubungan negara-agama yang menurutnya belum terlalu dielaborasi. Apakah tingkat diskriminasi oleh masyarakat yang mempengaruhi tingkat legislasi agama dan diskriminasi oleh negara, ataukah sebaliknya. Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi.

Nathanael sepakat bahwa perpaduan studi kuantitatif yang melihat gambar besar dengan studi etnografis yang lebih mendalam perlu dilakukan. Hal itu juga dia lakukan dalam studinya yang lain. Hal ini penting dilakukan, tidak hanya untuk lebih memahami mengapa diskriminasi agama masih terjadi, tapi juga menawarkan jalan yang lebih realistis ke arah pemajuan advokasi kebebasan beragama di masa depan. (IR)

No Comments

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: