Covid-19 Memperlihatkan Signifikansi Peran FKUB

Covid-19 Memperlihatkan Signifikansi Peran FKUB

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial yang tak jarang menimbulkan masalah terkait kerukunan dan solidaritas masyarakat. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama merespon situasi ini dengan menerbitkan Surat Edaran tentang pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. Bagaimana dan apa saja upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memperkokoh kerukunan di tengah wabah pandemi yang belum berakhir ini?

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan webinar bertajuk “Memperkuat Kerukunan dan Solidaritas di Tengah Covid-19”. Webinar yang dihelat pada Senin, 15 Juni 2020 mengundang Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Didik Suprayitno sebagai narasumber.

Diskusi yang dihadiri 300an peserta ini juga mengundang Wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan Wali kota Singkawang Tjhai Chui Mie, sebagai penanggap dari pemimpin daerah, dan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang, Pendeta Heinrich Ridwan Fanggidae, dan FKUB Kota Depok, Habib Muhsin Alattas, penanggap dari pemuka lintas agama.

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, dalam paparannya menyampaikan peran Kementerian Agama (Kemenag) selama Covid-19. Fachrul mengatakan anggaran Kemenag dipangkas sampai 2,6 miliar dan harus melakukan re-fokus anggaran untuk memberikan bantuan sosial dalam menanggulangi dampak negatif Covid-19. Di samping itu, Kemenag juga menerbitkan berbagai panduan pelaksanaan ibadah, pendidikan, pernikahan, puasa Ramadhan, salat Idul Fitri, menunda perjalanan umroh, dan membatalkan ibadah haji tahun ini.

Kemenag, menurut Fachrul, juga sedang mempersiapkan kurikulum dan metode belajar yang tepat pasca pandemic ini beredar. Panduan belajar tersebut akan diberlakukan untuk semua lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Selain itu, Kemenag menekankan perlunya menerapkan cara pandang moderat untuk menjalin kerja sama di tengah situasi krisis akibat Covid-19 ini. Kerja sama antar umat beragama dapat dilakukan melalui FKUB.

FKUB, menurut Fachrul, harus bertindak lebih proaktif menjalin komunikasi antar umat beragama. “FKUB dan KUA adalah ujung tombaknya Kementerian Agama, oleh karena itu harus lebih proaktif di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Fachrul. Fachrul juga mengimbau kepada pemuka agama agar menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang menyejukan supaya kerukunan umat beragama terpelihara selama pandemi dan bahkan seterusnya.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Didik memaparkan pasal-pasal dalam undang-undang yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama dan peranannya di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya kerja sama dengan masyarakat terutama dengan para tokoh agama.

Suprayitno menyebutkan FKUB menjadi mitra penting pemerintah karena tokoh agama di FKUB lebih dekat dengan masyarakat. Imbauan dari tokoh agama lebih didengar daripada imbaun para pejabat pemerintahan. FKUB yang sudah tersebar di 34 provinsi menempati posisi yang startegis sebagai agen perekat kerukunan umat beragama.

Selain itu, FKUB diharapkan dapat menjadi fasilitator pesan-pesan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 kepada umat beragama. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, FKUB juga mengemban tugas untuk tetap memelihara kerukunan umat beragama yang sering kali terpecah saat perbedaan pilihan politik mencuat ke permukaan.

Suprayitno mengungkapkan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini, meskipun Indonesia belum terbebas dari pandemi. “Kita tetap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini, karena tidak ada yang menjamin di tahun depan pandemi ini akan berakhir. Beberapa negara juga sudah melakukan Pilkada di masa pandemi seperti ini,” jelas Suprayitno.

Pemerintah daerah (Pemda) diimbau agar mendorong pengurus FKUB untuk menjaga netralitas serta berperan aktif menciptakan suasana rukun dan damai untuk mendukung kelancaran Pilkada serentak. Pemda juga harus melakukan pemberdayaan FKUB dengan mengalokasikan anggaran, pembinaan, dukungan sarana, dan prasarana.

Di samping itu, Pemda harus melakukan pengawasan dan pelaporan mengenai pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadat. “Laporan sebagaimana dimksud disampaikan setiap enam bulan, pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu,” pungkas Suprayitno.

Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman dalam menangani Covid-19. Menurutnya, Covid-19 merupakan virus yang belum dikenal sehingga perlu kehati-hatian dalam menanganinya. Sebagai daerah penyangga perbatasan Indonesia-Malaysia, Singkawan menjadi tempat transit pengembalian migran Indonesia. Lebih jauh, Singkawan itu heterogen, termasuk tingkat pemahaman Covid-19 yang beragam di masyarakat.

Tjhai mengungkapkan tantangan ini akan terasa berat jika pemerintah Kota Singkawang melakukannya sendiri. Ia karenanya merangkul FKUB untuk bersama-sama menangani pandemi Covid-19. Bersama FKUB, Organisasi Masyarakat  (Ormas) Keagamaan, dan paguyuban etnis pemerintah Kota Singkawang membangun solidaritas masyarakat dengan menaati peraturan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Pemda juga membuat kampung siaga dari tingkat kelurahan sampai kecamatan yang melibatkan para tokoh agama. Tim penyuluh juga dibentuk dengan melibatkan FKUB di dalamnya, menyiapkan lokasi pemakaman lintas agama khusus jenazah Covid-19, dan membuat kesepakatan bersama antara tim penyuluh dengan pengurus rumah ibadah.

Sementara itu, Walikota Bogor, Bima Arya, memaparkan tiga langkah penting dalam menghadapi Covid-19. Pertama, pandemi Covid-19 harus dipahami sebagai ujian keimanan dari Tuhan. Ia menyebutnya sebagai dimensi spritual vertikal. Pamahaman ini berguna untuk menghalau berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa Covid-19 adalah buatan manusia yang ingin mengambil keuntungan di balik pademi ini. Untuk menyelaraskan pemahaman ini, ia bersama FKUB membangun narasi spiritualitas yang kuat di tengah beragamnya pemahaman masyarakat.

Kedua, dimensi sosial horizontal. Ia memikirkan harmonisasi masyarakat agar tidak terjadi gesekan sosial, misalnya dengan membuka tempat-tempat ibadah. Pembukaan kembali tempat ibadah tetap harus disertai dengan protokol pencegahan Covid-19. Rumah ibadah juga bisa digunakan sebagai lumbung pangan atau tempat penyaluran bantuan sosial.  Dan Ketiga, dimensi plural, dimensi ini menekankan dialog antar iman dan kerja sama dalam menghadapi Covid-19.

Terkait peran FKUB dalam mengatasi Covid-19, Pendeta Heinrich Ridwan Fanggidae dari FKUB Kota Kupang menyampaikan bahwa seharusnya FKUB dilibatkan langsung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.  Pemerintah harus konsisten dalam menjalankan kebijakan agar tidak muncul ketidakpercayaan dari masyarakat. Heirich mengatakan sejauh ini FKUB Kota Kupang sudah ikut mengedukasi masyarakat agar menaati protokol kesehatan yang dibuat pemerintah.

Senada dengan Heinrich, Habib Muhsin Alattas dari FKUB Kota Depok mengatakan bahwa FKUB harusnya dimasukan ke dalam Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19. Di Kota Depok sendiri FKUB tidak diberi keleluasaan menangani Covid-19, adapun gerakan yang mereka lakukan merupakan inisiatif sendiri seperti edukasi lewat para tokoh agama setempat. Muhsin mengutarakan bahwa edukasi terhadap warga di Kota Depok belum merata, terutama warga yang ada di perkampungan. “Kalau yang di komplek perumahan mereka sudah paham dan menjalankan protokol kesehatannya, tapi kalau warga yang di kampung-kampung masih belum. Mungkin mereka tahu agar tetap di rumah, tapi jika tetap di rumah mereka tidak dapat uang untuk kehidupan sehari-hari,” tutur Muhsin.

No Comments

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: