Di Balik “Tragedi Berdarah Pancasila”

Di Balik “Tragedi Berdarah Pancasila”

Media sudah banyak memberitakan peristi­wa yang terjadi pada 1Juni 2008. Di hari itu, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) bermaksud memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Pesan yang disampaikan adalah perlunya memelihara kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan semboyan “Satu Indonesia untuk Semua”.

Akan tetapi, Front Pembela Islam (FPI) menyerang peserta AKKBB yang tengah bersiap-siap melakukan aksi damai. Tindakan kekerasan, seperti memukul, meninju, menendang, mengin­jak-injak, dan melontarkan kata-kata yang melecehkan berlangsung leluasa. Belasan orang luka-luka, dan peralatan peserta pawai AKKBB rusak karena kekerasan yang dipertontonkan FPI. Insiden itu sudah disebut “Tragedi Berdarah Pancasila”.

 

Melindungi Kebebasan Beragama

Tema yang diangkat AKKBB sendiri sebenarnya sangat penting dan relevan. Serangan di atas bukannya melemahkan tema tersebut, melainkan memperjelas agenda penting demokrasi dan kehidupan yang beradab, yaitu melindungi kebe­basan beragama yang sesungguhnya telah dijamin UUD dan traktat internasional yang diratifikasi Indonesia.

Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama adalah bagian utama dalam tata kelola (gover­nance) di bidang agama dan hubungan antarumat berbeda agama. Memang, akhir-akhir ini masalah tata kelola di bidang agama sering muncul ke permukaan. Berbagai persoalan yang timbul dari masalah Ahmadiyah juga mene­gaskan masalah tersebut.

Tiga hal dapat disoroti dari peristiwa ini. Pertama, pemerintah, sebagai peme­gang otoritas publik, perlu meningkatkan tugasnya menjamin supaya kebebasan beragama terlindungi dan diskriminasi keagamaan tidak terjadi. Untuk itu, pemerintah perlu menghindari campur tangan yang tidak perlu, dan kesetaraan di kalangan warga yang berbeda keyakinan dan agama perlu didorong.

Inilah seharusnya yang menjadi fokus pemerintah dan unsur-unsumya, termasuk Departemen Agama. Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya: Pemerintah terjebak di dalam kontroversi dan khilafiah keagamaan, atau menga­tur keyakinan dan agama warga melalui instrumen yang lemah secara hukum –seperti keputusan bersama menteri­ menteri, dan melupakan ketentuan konstitusi dan undang-undang.

Kalaupun pemerintah hendak cam­pur tangan di bidang kebebasan ber­agama, maka intervensi tersebut adalah dalam rangka menegakkan keselamatan publik dan ketertiban umum, lebih-lebih jika kelompok yang mengatasnamakan agama dengan sengaja mengancamnya dengan tindakan kekerasan.

Begitu pula, eksistensi lembaga-lembaga yang lain harus ditimbang dari sudut ini. Sebagai contoh, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) didukung dan dibenarkan kalau melindungi kebebasan beragama, anti-diskriminasi, dan mendorong kesetaraan warga yang berasal dari berbagai latarbelakang keyakinan dan agama. Kalau tidak, maka lembaga-lembaga ini bermasalah.

Kedua, pentingnya memperbaiki dis­torsi di dalam sektor keamanan di negeri kita, khususnya yang ditimbulkan milisi dan preman, baik yang bermotif agama atau bukan. Di masa lalu, kelompok milisi, termasuk yang berjubah agama, digunakan untuk melakukan tugas-tugas kotor yang tidak ingin dilakukan sendiri oleh pihak lain yang memesan dan menyuruhnya.

Misalnya, di akhir Orde Baru, preman dan milisi dikerahkan menyerbu markas PDI pimpinan Megawati yang tidak disukai rezim yang berkuasa. Milisi atau Pamswakarsa digunakan sebagai kekuat­an untuk menandingi mahasiswa yang melancarkan demonstrasi besar-besaran pada saat jatuhnya Orde Baru. Dengan kata lain, penggunaan milisi terkait dengan konfrontasi kekuasaan yang tidak demokratis dan legal. Tentu saja, milisi juga dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti membereskan utang-piutang atau sebagai pemukul dalam pertarungan kekuasaan dalam rangka pemilu.

Akan tetapi, mengapa premanisme diperlukan dalam kehidupan beragama? Siapakah pengguna jasa milisi dalam hubungan antarkelompok masyarakat yang berbeda agama dan sektenya? Kehadiran kelompok serupa FPI menunjukkan adanya mekanisme supply dan demand premanisme dalam perbedaan dan kontroversi keagamaan di masyarakat.

Bahayanya adalah, premanisme keagamaan bertolak belakang dengan kepentingan yang lebih utama, yaitu melindungi kebebasan beragama. Sehari setelah insiden Monas, Presiden RI mengatakan negara tidak boleh kalah terhadap kekerasan. Itu berarti, negara perlu memulihkan tugasnya sebagai pemelihara kedamaian dan keselamatan publik, termasuk dari kelompok yang menggunakan kekerasan untuk mem­perkosa kebebasan berpendapat dan beragama.

 

Kekerasan: “Zero Tolerance”

Akhirnya, Polri adalah aparat negara yang paling bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk dari gangguan kekerasan yang bermotif agama. Kekerasan yang muncul dari aksi premanisme secara langsung menampar kewenangan dan kewiba­waan Polisi dilihat dari berbagai sudut.

UUD dan undang-undang Kepo­lisian Negara RI mengatakan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, mela­yani masyarakat, dan menegakkan hukum. Kekerasan yang dilakukan pre­man atau milisi keagamaan adalah ancaman terhadap penegakan hukum, ketertiban masyarakat, dan suasana aman yang diperlukan dunia usaha. Dengan kata lain, kekerasan tersebut, dengan kerusakan dan korban yang ditimbulkan, menambah tingkat kejaha­tan yang ada di masyarakat, dan pada gilirannya mempersulit pekerjaan polisi.

Karenanya, dalam rangka mencegah konflik yang menimbulkan tindak pidana, undang-undang kepolisian negara menugasi polisi melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika suatu kelompok masyarakat mengancam kelompok lain dengan aksi pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, Polri bertugas menja­ga, mengawal, dan mengamankan kelompok masyarakat yang terancam.

Apabila terjadi tindakan kekerasan dan kejahatan, termasuk ketika motif di balik tindakan tersebut adalah pandangan dan motif keagamaan, Polrilah yang harus mengambil tindakan tegas dan penuh percaya diri. Kejahatan dalam bentuk serangan terhadap suatu kelom­pok masyarakat, pengrusakan harta benda, dan pelecehan verbal adalah tetap kejahatan. Motif keagamaan yang melatari kejahatan tersebut tidak mengubahnya menjadi bukan kejahatan.

Itulah beberapa masalah pokok yang harus ditangani Polri sehubungan dengan kekerasan yang timbul dari pre­manisme keagamaan. Koordinasi yang perlu dilakukan Polri dengan pihak lain, seperti Kejaksaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan organi­sasi masyarakat sipil pro-perdamaian adalah dalam rangka membina dan melindungi kebebasan beragama.

Pelajaran berharga di balik insiden 1 Juni adalah: Sikap dan pendekatan “tanpa toleransi” atau zero tolerance ter­hadap kekerasan bermotif agama harus melandasi kinerja pemerintah, Polri, dan masyarakat sipil.

 

Penulis adalah dosen pada program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, Yogyakarta.

 

Publikasi MADINA, Juli 2008

[wpfilebase tag=file id=34 /]

1Comment
  • taufik hidayat
    Posted at 18:00h, 13 Mei Balas

    Anda tidak tahu perdamaian dibalik apa yang anda sebut tragedi pancasila, semua hal ttg cikeusik, terorisme dan apapun yang anda sebut kontribusi agama ‘islam’ atas anarkisme dan radikalisme. kalau anda tidak mau tahu ‘apa dibalik semua tragedi tersebut, baiknya anda diam, atau anda teruskan semua pekerjaan anda, artinya andapun bagian dari permainan sandiwara ‘lakon’ ini

Post A Comment