31 Mar Indeks Kebebasan Beragama Dikoreksi
JAKARTA, KOMPAS — Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Yayasan Wakaf Paramadina membuat studi tinjauan terhadap pengukuran kebebasan beragama Indeks Demokrasi Indonesia oleh Badan Pusat Statistik untuk kasus Jawa Barat pada 2014. Hasilnya, skor yang semula baik, menurut IDI, ternyata merosot tajam dan masuk kategori buruk.
Irsyad Rafsadi, peneliti dari Pusad Paramadina, mengatakan, data yang diolah dalam IDI hanya menggunakan satu surat kabar di Jawa Barat sehingga indeksnya mencapai 69,27 atau baik. Skor menjadi berbeda setelah Pusad Paramadina juga mengolah data dari tiga surat kabar lokal kota/ kabupaten. Ternyata, banyak sekali kasus pelanggaran kebebasan beragama sehingga skor turun menjadi 41,73 dan masuk kategori buruk. Dengan menggunakan model pengukuran IDI untuk menghitung skor indeks kabupaten didapatlah, di antaranya skor 49,46 untuk Kabupaten Sukabumi, 61,05 untuk Kabupaten Tasikmalaya, 76,83 untuk Kota Tasikmalaya, dan 79,84 untuk Kota Sukabumi.
Pusad Paramadina ingin mengoreksi metode sebagai bagian dari sinergi antarlembaga. Bagaimana IDI memahami dan mengukur kebebasan berkeyakinan? Apakah akurat? Sejauh mana bisa dimanfaatkan? Indeks kebebasan beragama yang paling buruk menurut IDI adalah Kalsel, disusul NTB, dan Sumbar, padahal menurut lembaga lain, Jabar adalah yang terburuk.
“Mengapa kami mengkaji indeks dari BPS karena tidak ada yang bisa menandingi sumber daya BPS sebagai lembaga negara. Dampak kebijakannya juga besar dan sudah masuk RPJMN sejak 2010,” kata Irsyad dalam paparan di Griya Gus Dur Jakarta, Rabu (30/3). Diskusi menghadirkan panel ahli IDI Abdul Malik Gismar, Kepala Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurahman Mas’ud, dan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakha’ei.
Direktur Pusad Paramadina Ihsan Ali-Fauzi menambahkan, kajian dikhususkan pada wilayah Jabar karena Jabar kerap dituding sebagai daerah yang kurang toleran. Setara Institute juga menyebut Jabar sebagai daerah yang buruk dalam hal kebebasan beragama. Lebih umum, Pusad Paramadina ingin mempunyai data akurat yang menggambarkan situasi Indonesia. (IVV)
Sumber: Kompas 31 Maret 2016.