15 Agu Jalan Terjal Polisi dan Masyarakat Sipil Menangani Konflik Agama
Jakarta, Paramadina – Isu kebebasan beragama di Indonesia dalam kaitan antara polisi dan masyarakat harus mulai memikirkan bagaimana hal itu dilakukan. Di lapangan, penanganan kasus kekerasan dan konfik keagamaan masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan.
Demikian papar Komjen Nanan Sukarna, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam acara Konsultasi Nasional di Hotel Grand Kemang, Rabu lalu (27/07), di Jakarta. Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Yayasan Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM ini menghadirkan perwakilan dari Mabes Polri, tokoh agama, dan akademisi. Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation.
Nanan mengungkapkan bahwa pemolisian demokratik di lembaga kepolisian sudah berlangsung lama. Polisi berusaha melakukan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau ada tindakan anarkis, tindak tegas. Itu salah satu aturannya, lanjut Nanan.
Namun, menurut Nanan, di lapangan tidak mudah. Polisi akan menghitung ekses dari tindakan yang diambil. Tidak jarang polisi dianggap membiarkan aksi mayoritas yang anarkis. “Padahal tindakan pembiaran itu diambil karena kalau ditindak akan timbul masalah yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Dalam menindak, lanjut Nanan, polisi juga menghadapi berbagai dilema. Salah satunya berkaitan dengan HAM. Misalnya, polisi menindak dengan memukul atau menembak dalam kasus konflik keagamaan. Tindakan tersebut akan diprotes sebagai tindakan melanggar HAM. “Ditindak salah, tidak ditindak juga salah,” katanya.
Nanan mengakui bahwa reformasi terkait peningkatan sumber daya manusia di kepolisian belum tuntas. Tingkat pendidikan polisi di lapangan umumnya rendah. “350 ribu orang polisi di lapangan hasil pendidikan Bintara,” ujarnya. Berbeda dengan mereka, “polisi yang mengenyam pendidikan tinggi di kantor semua. Ini tengah kami balik. Kami sekolahkan mereka lebih tinggi agar mereka lebih baik dan bijaksana,” lanjutnya.
Sementara itu, Eva Sundari, anggota Komisi III DPR RI dalam pemaparannya menyajikan hasil studi yang dilakukan Imparsial mengenai kepuasan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa hampir semua indikator menunjukkan tidak puas terhadap kinerja polisi kecuali penanganan terorisme. Dan, penilaian paling rendah adalah pada indikator penanganan SARA.
Sementara itu, lanjut Eva, umumnya responden menilai kinerja polisi ini terjadi karena adanya korupsi di lembaga kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, menurutnya, bahwa korupsi di kepolisian belum selesai. Dia mengingatkan mengenai kasus rekening gendut yang beberapa waktu lalu. Semua ini berdampak pada pelayanan buruk terhadap masyarakat.
Tantangan yang dihadapi Polri memang tidak mudah. Segi budgeting, misalnya, untuk Polri tahun depan agak sedikit naik. Tetapi mereka harus pintar-pintar menyiasatinya karena nomenklatur di Depkeu sangat kaku. Kalau ada penambahan budget di luar alokasi anggaran yang ada, tidak bisa. Eva mengakui hal ini akan menyulitkan lembaga kepolisian dalam mengelola anggaran, khususnya untuk peningkatan sumber daya.
Politik anggaran kita, lanjut Eva, memang semakin buruk. Dalam pidatonya, SBY selalu menyebut penegakan hukum dan sebagainya. Tetapi alokasi budget di lembaga kepolisian payah. Menurutnya, budget di kepolisian untuk penanganan kasus lebih kecil daripada anggaran yang sama di Departemen Agama.
Dalam kaitan dengan kebebasan beragama, partai-partai di DPR itu tidak mau membantu kelompok minoritas. “Kalau pidato mereka bagus-bagus, tetapi kalau diminta tanda tangan untuk mendesak polisi agar bertindak tegas, mereka hilang, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Yang mayoritas takut kehilangan suara di kantong. Yang lainnya takut dicap anti-Islam,” katanya.
Bagaimanapun, menurut Eva, Polri adalah satu-satunya yang bisa kita harapkan dalam mengelola konflik agama di masyarakat. Tidak mungkin kita balik ke tentara, ujarnya. Kekerasan keagamaan dan sosial lainnya belum akan sirna. Dan, kini polisi diharapkan menjadi leading untuk menangani konflik dan kekerasan keagamaan di Indonesia.
Dalam diskusi ini hadir pula Ifdal Kasim (Ketua Komnas HAM), Novel Ali (anggota Kompolnas) dan Ubaidillah (anggota Pusat KUB). Di samping mereka, Ihsan Ali-Fauzi, Nanang Pamuji dan Rizal Penggabean hadir dalam diskusi tersebut mewakili Paramadina dan MPRK UGM. ***