Kegiatan Bina-Damai untuk Sampang

Kegiatan Bina-Damai untuk Sampang

PDF artikel ini

Pendahuluan

Pada tanggal 2 Juli 2013, di kantor Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, diadakan rapat dengan topik “Bina Damai Untuk Sampang: Menghindari Gaps dan Overlaps.” Rapat ini diikuti 12 orang peserta dari Pusat Studi dan Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS) UGM, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, dan Institute of International Studies (IIS) Fisipol UGM. Rapat dipimpin Rizal Panggabean yang juga merangkum catatan hasil rapat ini.

Di dalam rapat dibicarakan perkembangan terakhir masalah Sampang, khususnya pasca relokasi ke Sidoarjo. Juga dibicarakan tiga bidang strategis bagi usaha-usaha bina damai, baik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara sendiri-sendiri maupun, lebih baik lagi, dengan bekerja sama.

Tiga bidang tersebut adalah:

  • Di dalam tubuh pihak-pihak yang bertikai (intra),
  • Dalam hubungan antar pihak yang bertikai (inter), dan
  • Konteks eksternal pihak-pihak yang bertikai (ektra).

Masalah Sampang

Konflik Sunni-Syiah di Sampang tidak muncul kemarin. Konflik telah berlangsung lama dan berlarut, tanpa penanangan yang memadai dan sungguh-sungguh. Karenanya, konflik tersebut telah mencakup beberapa aspek atau dimensi masalah. Tujuh di antaranya ditekankan di bawah ini:

  1. Rumah-rumah warga Syiah yang terbakar belum dibangun kembali. Pada insiden konflik 26 Agustus 2012, puluhan rumah warga Syiah dibakar. Semua warga Syiah yang rumahnya dibakar kemudian menjadi pengungsi. Ketika masyarakat dan pemerintah berbicara tentang “ke mana” para pengungsi akan dikirim, yang dilupakan adalah rumah-rumah yang terbakar yang belum dibangun ulang. Masalah akan berlarut terus selama puluhan rumah yang terbakar tidak dibangun kembali.
  2. Pengungsi. Setelah mengungsi sepuluh bulan di GOR Sampang, warga Syiah direlokasi ke rumah susun Puspo Argo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini mengikuti pola yang sering terjadi dalam konflik etnis dan keagamaan, yaitu mentransfer salah satu pihak ke tempat-tempat lain. Rusun lebih baik dari GOR sebagai tempat mengungsi. Tetapi, yang lebih baik lagi, yaitu repatriasi pengungsi, cenderung dilupakan. Pengungsi adalah pengungsi, walaupun tempat mereka lebih baik secara fisik dari tempat asal mereka; masalah Sampang akan tetap berlanjut terlepas dari ke mana pun para warga Syiah mengungsi. Solusi bagi pengungsi adalah memulangkan mereka, bukan mencari tempat mengungsi yang lebih baik.
  3. Hubungan sosial rusak. Konflik Sunni-Syiah di Omben dan Karang Penang telah merusak jalinan hubungan sosial yang terbina atas hubungan keluarga, hubungan antar tetangga, dan hubungan ekonomi antara warga. Peristiwa tanggal 26 Agustus 2012 mencerminkan hubungan sosial yang rusak karena perbedaan dan ketidakselarasan antar-warga yang keyakinan dan praktik keagamaannya berbeda. Tetapi, perilaku kekerasan dan melanggar norma serta undang-undang, seperti membakar properti, melukai dan membunuh, yang terjadi dalam insiden konflik, semakin memperbarah hubungan yang sudah rusak dan tidak selaras tersebut.
  4. Penggunaan konfrontasi dan agresi dalam menangani perbedaan praktik dan keyakinan keagamaan. Kelompok-kelompok warga yang berbeda praktik dan keyakinan keagamaan, misalnya Sunni dan Syiah, dapat hidup berdampingan secara damai di Sampang, di Madura, dan di tempat lain di Indonesia. Perbedaan sistem praktik dan keyakinan keagamaan adalah hal yang konstan. Praktik dan keyakinan Sunni dan Syiah sudah berbeda lebih dari 1400 tahun dan kemungkinan besar akan tetap berbeda 1400 tahun ke depan. Yang bervariasi adalah cara menghadapi dan menangani perbedaan tersebut. Komunikasi yang negatif, taktik berkonflik yang keras dan konfrontatif, dan bagaimana mengubah atau mentransformasinya, menjadi masalah yang belum ditangani dalam konflik Sunni-Syiah di Sampang. Penggunaan istilah dan bingkai “sesat” perlu dihindari.
  5. Polisi terlalu menekankan “harkamtibmas.” Unsur negara yang paling banyak berperan dalam menangani konflik di Sampang adalah Polri. Tetapi, penekanan Polri yang berlebihan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak berhasil mencegah ketegangan supaya tidak menjadi kekerasan terbuka, khususnya pada Desember 2011 dan Agustus 2012. Karenanya, Polri harus melengkapi pendekatan harkamtibmas dengan represi yang memadai, terukur, dan terencana. Supaya kekerasan sektarian terbuka dapat dicegah, yang diperlukan adalah kekerasan yang legitimate yang dilakukan Polisi sebagai bagian dari negara yang diberi kewenangan menggunakan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan – ini yang membedakan polisi dari masyarakat sipil. Pengerahan seribu personil Polisi setelah pembakaran dan perkelahian terjadi pada 26 Agustus 2012 dan sesudahnya tidak banyak gunanya.  Tetapi, pengerahan pasukan sebanyak itu dengan terencana sebelumketegangan memuncak, akan mencegah kekerasan.
  6. Pemerintah daerah sebagai bagian dari masalah. Sebelum insiden 29 Desember 2011, dan antara insiden ini dengan insiden berikut pada 26 Agustus 2012, pemerintah daerah tidak berfungsi optimal sebagai pengelola konflik Sunni-Syiah. Dengan berbagai alasan pemda memihak salah satu pihak yang berkonflik, yaitu pihak yang lebih kuat. Kepala eksekutifnya bahkan beberapa kali memperparah keadaan dengan menghasut publik supaya mengusir warga Syiah dan meminta Polri dan TNI menuruti permintaannya. Dalam setahun terkahir, pemerintah daerah terlalu banyak memperhatikan tuntutan relokasi. Sebaliknya, peran lain yang lebih penting seperti restitusi, restorative justice, procedural justice, serta penegakan keadilan sosial dan ekonomi di Sampang belum menonjol.
  7. Koordinasi dan trust. Pihak-pihak yang bekerja di bidang kemanusiaan di Sampang dihadapkan kepada masalah koordinasi dan kurangnya rasa saling percaya. Masalah ini melanda sesama badan dan organisasi masyarakat sipil, dan antara masyarakat sipil dengan pemerintah, dan antara unsur pemerintah yang satu dengan yang lain (misalnya antara Polri dan Pemda). Jika masalah ini berlanjut, berbagai dampak negatif yang selama ini ada, seperti gap dan overlap program, akan bertahan.

Gagasan dan Rekomendasi

Beberapa gagasan muncul, baik dalam rapat tanggal 2 Juli 2013 di PSKP UGM maupun tanggal 29 Juni 2013 di CRCS UGM. Berikut ini gagasan tersebut dirangkum dan dibedakan kepada tiga bidang bina damai yang diterakan di atas.

Di dalam tubuh masing-masing pihak yang bertikai

  • Memulai perubahan di dalam tubuh kelompok Sunni dan Syiah dengan mengembangkanpenafsiran atau pendekatan yang toleran dan nirdiskriminasi. Etika dan spiritualitas toleran, yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di berbagai tempat, perlu dikembangkan di Sampang.
  • Kepemimpinan di masyarakat Sunni dan Syiah, dengan pendampingan dan pemberdayaan, mencegah prilaku kekerasan yang dilakukan warga masing-masing. Pemolisian internal semacam ini akan mencegah kekerasan berikut.
  • Meningkatkan kepemimpinan positif (pro perdamaian dan rekonsiliasi) di dalam tubuh komunitas Sunni dan Syiah Sampang. Tokoh masyarakat, ulama (senior/muda), pemuda, dan mahasiswa yang dapat menjadi pemimpin positif ini perlu dipetakan dan diberdayakan.
  • Melakukan pemetaan kebutuhan pengungsi di Sidoarjo dibidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagai penanganan sementara. Ini harus menjadi bagian dari tujuan yang lebih besar, yaitu repatriasi.
  • Pemberdayaan komunitas Syiah dalam rangka bina damai dan penyelesaian masalah. Warga Syiah Sampang jangan terus dijadikan korban (diadili, diungsikan, direlokasi, dibantu).Mereka juga dapat berperan sebagai pihak yang berdaya menyelesaikan masalah mereka; bila perlu dengan bantuan, pendampingan, dan pelatihan.
  • Pemberdayaan komunitas Sunni Sampang supaya mengalami transformasi dari mayoritas yang mendominasi dan diskriminatif menjadi pihak yang berperan menyelesaikan konflik dan menghindari benturan kekerasan selanjutnya di masyarakat mereka.

Dalam hubungan antarpihak

  • Meningkatkan kontak dan silaturahmi masyarakat Sampang, baik Sunni maupun Syiah, dengan para pengungsi di Sidoarjo. Masyarakat Omben dan Karang Penang sudah memulainya, tinggal diperkuat dan difasilitasi.
  • Kegiatan bina damai yang melibatkan warga Syiah dan Sunni di Sampang perlu ditingkatkan. Tidak semua komunitas Syiah di Omben dan Karang Penang mengungsi. Sebagian besar tetap di kampung halaman. Mereka dapat mengikuti kegiatan pembauran dan rekonsiliasi, menyiapkan diri menyambut repatriasi pengungsi.
  • Melibatkan tokoh-tokoh Syiah dan Sunni di luar Sampang (dan dari luar Madura) dalam rangka rekonsiliasi dan bina damai. Tokoh-tokoh agama ini dapat berbagi pengalaman mengenai bagaimana hidup berdampingan secara damai walau berbeda aliran.
  • Program untuk anak-anak, pemuda, perempuan, yang melibatkan warga dari kedua komunitas perlu disiapkan. Kegiatan tersebut bisa yang bersifat positif (seperti pengajian, voli dan posyandu), atau produktif (meningkatkan keterampilan bertani, memulai industry kecil).
  • Warga Syiah dan Sunni di Omben dan Karang Penang bekerja sama, bergotong royong, membangun kembali rumah-rumah yang terbakar pada saat konflik. Dengan dibantu aparat TNI dan tenaga terampil, rekonstruksi rumah akan menjadi bagian dari rekonsiliasi.
  • Memfasilitasi pertemuan dialog dan mediasi yang diikuti wakil-wakil dari pihak-pihak yang selama ini berkonflik. Pertemuan dialog diselenggarakan banyak pihak dan dikawal polisi serta TNI.

Di lingkungan eksternal

  • Mendesak inisiatif damai dari Presiden. Seperti dalam penanganan konflik komunal di masa lalu, inisiatif ini akan mengubah kalkulasi strategis di Sampang, memperbesar ruang bagi aksi kemanusiaan, dan mendukung aktor-aktor pro rekonsiliasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
  • Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam bina damai pasca konflik, khususnya Kesbangpol Sampang, dengan bekerja sama dengan Polres Sampang. Topangan dana khusus, anggaran non rutin, perlu disiapkan menopang peran tersebut.
  • Mengembangkan kegiatan dan program rekonsiliasi yang dilakukan dinas yang tidak berhubungan dengan soal agama dan keyakinan, seperti BPPKB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.
  • Meningkatkan program insentif untuk pesantren, termasuk milik Sunni, di Omben dan Karang Penang khususnya dan di Sampang/Madura umumnya. Program insentif ini dikaitkan dengan kegiatan rekonsiliasi dan pendidikan bina damai.
  • Meningkatkan peran media, khususnya yang di Jawa timur, di bidang jurnalisme damai, mengawasi kinerja pemerintah, dan diskusi publik yang luas di bidang repatriasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi Sampang.
  • Citizen lawsuit terhadap pemerintah Kabupaten perlu dipikirkan, sebagai bagian dari usaha meningkatkan disinsentif negara ketika gagal memberikan proteksi terhadap warga negara, terlepas dari keyakinan dan praktik keagamaannya.

Bulaksumur, 15 Juli 2013

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: