Makalah Berkala

Arti Penting Empati dan Trust Kurangnya rasa percaya (trust) masyarakat terhadap polisi di Indonesia adalah salah satu masalah yang masih dihadapi Polri ketika melaksanakan tugas dan ketika bekerjasama dengan masyarakat. Tetapi, polisi juga seringkali tidak percaya kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pernahkah Anda mendengar warga masyarakat yang berkata, ”Kalau kita melapor ke polisi kehilangan sapi, akhirnya kita akan kehilangan sapi dan kambing”? Dengan kata lain, masyarakat tak percaya bahwa polisi akan melaksanakan tugasnya dengan kompeten. Malahan, masyarakat akan semakin merugi jika berurusan dengan polisi. Pernahkah Anda mendengar anggota Polri yang berujar: ”Warga masyarakat di kota ini mudah sekali terpancing emosinya dan melakukan tindakan main hakim sendiri”? Dengan kata lain, polisi tidak percaya bahwa masyarakat akan bekerja sama dalam penegakan hukum atau memelihara keamanan dan ketertiban. Dari sudut lain, ilustrasi di atas menunjukkan ketiadaan empati (empathy) di kedua belah pihak. Masyarakat kurang memahami polisi beserta tugasnya dan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi polisi sehingga polisi menilai masyarakat tidak mendukung. Polisi kurang memahami persoalan anggota masyarakat dan masalah keamanan yang mereka hadapi sehari-hari sehingga masyarakat menilai polisi tidak responsif. Kurangnya kemampuan memahami pihak lain beserta perspektif dan kondisi mereka adalah contoh kelemahan empati. Dalam rangka membangun empati antara Polri dan masyarakat, kita perlu memahami kedua kemampuan di atas, yaitu kemampuan saling mempercayai dan kemampuan empati. Empati adalah kunci membina kepercayaan dari masyarakat. Dalam kesempatan ini, kedua kapasitas ini akan dibahas secara mendasar walaupun ringkas.

Disampaikan sebagai Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) di Aula Nurcholish Madjid, Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Desember 2013. Nurcholish Madjid bekerja sepanjang hidupnya untuk mempromosikan kerukunan beragama.  Beliau memandang Islam sebagai agama terbuka untuk perubahan dan pembaharuan melalui pendekatan yang inklusif di mana kesamaan antara agama...

Bahan diskusi di Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antaragama, Jakarta, Senin 29 April 2013. Tulisan singkat ini ingin membahas tiga pendekatan atau model utama dalam penanganan konflik sosial-keagamaan. Ketiganya adalah (1) pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan, (2) pendekatan berbasis hak, dan (3) pendekatan berbasis kepentingan. Beberapa gagasan...

Dalam empat tahun terakhir kinerja perekonomian Indonesia mengundang decak kagum banyak kalangan luar negeri. Indonesia adalah satu-satunya negara yang selama 2009-2012 menunjukkan kecenderungan ( trend) pertumbuhan ekonomi yang tidak menurun di tengah terpaan krisis ekonomi global yang belum berkesudahan sejak 2008. Memang, sangat banyak...

Disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka memperingati  “40 Tahun Pembaharuan Islam di Indonesia”, pada Kamis, 7 Januari 2010, di Auditorium Nurcholish Madjid, kampus Universitas Paramadina, Jakarta.  Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina. Bukankah sebuah ironi sejarah telah terjadi ketika sesuatu hal yang sederhana saja bisa...

Sejak Republik Islam Iran berada di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini, yang berhasil menjatuhkan Shah Iran lewat sebuah revolusi Islam pada 1979, negara berpenduduk mayoritas Muslim Syi`ah itu dikenal sebagai musuh bebuyutan Amerika Serikat (AS). Tetapi Iran, juga warga Muslim Syi`ah pada umumnya di...

Diskusi tentang warisan pemikiran Islam seringkali bercorak retoris (apakah warisan itu sudah diakui dunia atau belum?), triumfalis-apologetis (lihat, bukankah Islam yang menawarkan lebih dulu, sejak sekian abad lalu?), dan eksklusif-defensif (karena sudah ada dalam tradisi sendiri, apa perlunya kita belajar dari model atau kelompok lain?)....

I. 17 Oktober 1953: di pagi hari itu, sekitar 5000 orang muncul di jalanan Jakarta. Pada pukul 8, mereka sudah berhimpun di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tak jelas siapa yang memimpin dan organisasi apa yang mengerahkan mereka, tapi yang mereka tuntut diutarakan dengan tegas: “Bubarkan Parlemen”. Kata sebuah poster, “Parlemen untuk Demokrasi, bukan Demokrasi untuk Parlemen”.

  ON 3 JANUARY 1970, a young Muslim scholar stood before a large audience in Jakarta and delivered what would be the defining speech of his career. He observed that while Islam was developing rapidly in Indonesia, very few Muslims were attracted to Islamic politics. It was, he said pithily, a case of “Islam yes, Islamic party no!” His words were more than an observation about community attitudes; he was also endorsing the trend away from political Islam. For him, Islam’s future in Indonesia lay not in politics, but in cultural, intellectual and educational activity. The speaker was Nurcholish Madjid and his address created a furore. To understand why his words aroused such a reaction, one must know something of Nurcholish himself and the challenge facing political Islam in the late 1960s and early 1970s. Nurcholish was, at that time, one of the brightest young stars in the firmament of Indonesian Islam. He was a gifted intellectual with natural leadership qualities. He had twice been elected chairman of the country’s largest Muslim student body, the Muslim Students Association (HMI), and a leading role in Islamic politics seemed inevitable. Indeed, he was paid the accolade of being known as the ‘Young Natsir’ (Natsir Muda), a reference to the former prime minister and chairman of the Masyumi Islamic Party, Mohammad Natsir, who was the most revered figure in modernist Islamic politics.

Disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture I, 7 Desember 2007, di di Auditorium Nurcholish Madjid, kampus Universitas Paramadina, Jakarta.  Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina.   All human knowledge, insofar as a man is a member of a society in general, is not empirical, but ‘aprirori’ knowledge. The genesis of such knowledge shows that it preceds levels of self-consciousness and consciousness of one’s self value. There is no ‘I’ without a ‘we’ The ‘we’ is filled with contents prior to the ‘I’ (Max Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge. 1980, p 67)