Laporan Riset : PBM 2006 dan Peran FKUB

Laporan Riset : PBM 2006 dan Peran FKUB

Terganggunya perayaan Natal beberapa komunitas Kristen pada Desember 2019 lalu kembali memicu perdebatan tentang tatakelola kerukunan antar-umat beragama di Indonesia, termasuk soal pendirian rumah ibadat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. bahkan sedang mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 (PBM 2006) tentang hal itu (Koran Tempo, 27 Desember 2019), yang mencakup soal peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini terus berlanjut hingga sekarang.  

Meskipun perdebatan soal ini sudah berlangsung lama, sejauh ini belum ada konsensus tentang bentuk dan rumusan perbaikan yang diusulkan terhadap PBM 2006. Bukti-bukti pendukungnya pun masih terbatas. Sebagian besar riset tentang implementasi PBM dan peran FKUB dilakukan sendiri-sendiri di tingkat lokal dan dengan cakupan terbatas.

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, baru-baru ini menyelesaikan riset berjudul “Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data.” Riset ini diharapkan dapat memenuhi kekosongan di atas dan menawarkan arah perbaikan PBM 2006 dan penguatan FKUB. Riset ini didasarkan atas informasi tentang profil dan peran 167 FKUB (di 24 provinsi, 33 kotamadya, dan 110 kabupaten), yang berarti 30% lebih dari total 548 FKUB provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Selain itu, riset ini juga diperdalam oleh wawancara dengan para pemangku kepentingan di berbagai tempat.

Laporan lengkap dan ringkasan riset ini dapat diunduh di sini:

Versi Lengkap

Versi Ringkas

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: