Pemolisian Moderen dalam Konflik Keagamaan di Indonesia: Kasus Sampang dan Bangil

Pemolisian Moderen dalam Konflik Keagamaan di Indonesia: Kasus Sampang dan Bangil

Anggapan umum mengatakan aparat kepolisian telah gagal melindungi dan menjamin kehidupan yang damai antar-umat beragama di Indonesia. Anggapan ini didukung oleh sejumlah laporan, misalnya dari Komnas HAM (2007-2012) yang mengatakan bahwa lembaga kepolisian paling sering dikeluhkan atas pelanggaran HAM sedangkan institusi perusahaan dan pemerintah daerah masing­-masing menduduki peringkat kedua dan ketiga.

Lebih spesifik lagi dikaitkan dengan konflik sektarian (konflik dalam satu tubuh kelompok agama, seperti konflik Syiah dan Sunni), tindakan polisi yang dianggap mengabaikan HAM, antara lain: penyegelan tempat ibadah milik kelompok minoritas, penghentian segala bentuk aktivitas keagamaan mereka, dan mem buat pernyataan-pernyataan negatif yang cenderung menghakimi korban – biasanya kelompok minoritas, termasuk dalam kasus Sampang.

Namun demikian, tidak selamanya aparat kepolisian gagal. Gaya atau tindakan pemolisian dalam masyarakat majemuk di Indonesia memberikan hasil akhir yang bervariasi. Mari kita lihat pemolisian dalam konflik antara minoritas Syiah dan mayoritas Sunni di Sampang, Madura, dan Bangil, Pasuruan. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan tindakan pemolisian di bawah ini diadopsi dari gagasan della Porta dan Rieter (1998).

Kerangka legal yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia, kerangka prosedural yang merupakan mekanisme Internal Polri dalam memandu tindakan pemolisian dalam konflik keagamaan, dan kelembagaan Polri relatif sama bagi aparat kepolisian di seluruh Indonesia. Konfigurasi kekuasaan juga lebih demokratis daripada di masa Orde Baru sehingga gaya pemolisiannya pun juga lebih lunak–ditandai dengan tingkat represi yang berkurang banyak.

Jika pada level makro, ketiga faktor yang memengaruhi tindakan pemolisian berlaku merata di seluruh Indonesia lalu mengapa tindakan pemolisian ada yang gagal dan ada pula yang berhasil? Oleh karena itu, kita perlu melihat faktor-faktor yang beroperasi pada level mikro, antara lain: budaya kepolisian, politik lokal, opini publik, interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik, dan pengetahuan polisi (della Porta dan Rieter 1998).

Kelima faktor memengaruhi tindakan pemolisian dalam menangani konflik di Sampang dan Bangil. Sebagai satu contoh (mengingat keterbatasan tempat dalam tulisan ini), berbeda dari kasus Bangil, opini publik yang digemakan di Sampang mengedepankan konfrontasi terhadap kelompok Syiah. Tokoh-tokoh NU setempat, misalnya,menyerukan bahwa ajaran Syiah sesat sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam banyak kesempatan, pengaruh dan tekanan dari mereka telah melemahkan ketegasan tindakan pemolisian di Sampang.

Kesimpulannya, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan ketika membicarakan gaya pemolisian dalam konflik keagamaan di Indonesia: (1) hasil akhir dari pemolisian bisa gagal tapi bisa juga berhasil – artinya, hasil akhir tindakan pemolisian bervariasi; (2) kegagalan dan keberhasilan ini tidak cukup hanya melihat faktor-faktor yang bekerja pada level makro tapi juga mikro; dan (3) dengan demikian, variasi gaya pemolisian dapat menjelaskan variasi konflik keagamaan di Indonesia – konflik tidak terjadi merata di seluruh Indonesia.

 

Titik Firawati

Researcher
Program on Peace Building and Violent Radicalism
Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada

 

Sumber: http://iis.fisipol.ugm.ac.id
December 2012 |  Volume 13 | Issue 2

[wpfilebase tag=file id=86 /]

No Comments

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: