Penghindaran Positif, Segregasi, dan Kerjasama Komunal di Maluku

Penghindaran Positif, Segregasi, dan Kerjasama Komunal di Maluku

[Tulisan ini merupakan epilog dalam buku Carita Orang Basudara (2014). Redaksi sengaja memuat kembali dalam rangka memperingati 20 tahun binadamai di Maluku, 19 Januari 2020]

Oleh. Rizal Panggabean

Ini buku yang langka, perlu dan enak dibaca. Bagi saya pribadi, para penulis dan cerita mereka membawa ingatan saya kembali ke tahun-tahun 2000-2003, ketika saya kerap mengunjungi Maluku dan Maluku Utara bekerja dengan polisi, tenaga kesehatan, dan anak-anak muda. Itu masa yang penuh tragedi, menyebabkan banyak orang tidak bisa “mempertahankan kewarasan,” dalam istilah Usi Sandra Lakembe. Selain tragedi dan ketidakwarasan, ada juga kejutan dan keheranan, mengapa setelah ratusan tahun hidup berdampingan secara damai suatu masyarakat dapat dilanda kekerasan antar-komunitas beda agama. Keheranan yang sama masih berlangsung sampai sekarang, seperti tampak dari banyak tulisan di dalam buku ini. Jika buku ini sengaja diterbitkan dalam rangka mengenangnya, maka semangatnya adalah emansipasi: Bagaimana supaya tidak terulang lagi? Apa bekal yang tersedia supaya masyarakat majemuk bisa bekerjasama dan melangkah ke depan dengan penuh percaya diri?

Penghindaran Positif

Bung Gerry van Klinken memulai Carita Orang Basudara ini dengan tantangan penting dan menggugah: Mengungkapkan kebenaran yang terjadi ketika kekerasan komunal terjadi 1999 dan beberapa tahun sesudah itu. Kita harus mengetahui apa yang terjadi di masa lalu supaya bisa melangkah ke depan. Jangan ada yang ditabukan, semua dibicarakan secara publik, termasuk yang menyangkut peran tokoh dan lembaga-lembaga penting di Maluku, khususnya tokoh dan lembaga agama.

Ini tawaran tinggi dan penuh risiko. Ada tawaran lain, yang juga dapat menjadi bekal kerja sama lintas-iman ke depan. Tawaran itu kita sebut saja “penghindaran positif.” Dalam hubungan antar-pribadi, dengan teman dan kolega, termasuk teman akrab, kita sering, dengan sengaja, menghindari pembicaraan mengenai hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu tersebut bervariasi, tergantung kepada teman atau kolega yang mana, seperti gaji dan penghasilan, masalah rumah tangga, dan rahasia atau urusan pribadi lainnya. Kadang-kadang, yang kita hindari itu adalah perbuatan. Kita tidak menjemur pakaian dalam di depan rumah, tetapi di tempat tersembunyi, supaya tak mudah dilihat tetangga. Orang tua tidak bertengkar di depan anak-anak mereka karena kuatir hal itu akan mengganggu emosi anak-anak mereka.

Dalam kehidupan publik, ada kalanya pembicaraan terbuka mengenai hal-hal tertentu juga dihindari. Ada partai yang sengaja menghindari pembicaraan mengenai konflik internal partai, karena menilai hal itu akan mengganggu daya tarik partai. Partai dan organisasi kemasyarakatan tertentu menghindari pembicaraan mengenai penarapan Syariat Islam, misalnya, karena memandang hal itu memecah pemilih dan pendukung mereka. Jangan lupa juga, masyarakat dan negara kita membatasi kebebasan perusahaan rokok dalam mengiklankan produk dengan alasan melindungi kesehatan masyarakat.

Dengan kata lain, sebagai perseorangan dan sebagai kelompok, kita kadang-kadang melakukan sensor diri, ketika berinteraksi dalam hubungan antar-pribadi maupun antarkelompok. Seperti tampak dalam contoh-contoh di atas, alasan dan pertimbangannya bervariasi – menghindari timbulnya perasaan tidak enak dengan teman dan tetangga, menjaga kepentingan yang dinilai lebih besar, dan lain-lain. Holmes menyebut beberapa istilah yang secara umum menunjukkan kesamaan karakter pembatasan isu atau agenda dalam kelompok sosial, antara lain “gag rules”, “the politics of omission”, “strategic self-censorship”, “self-denying ordinances”, dan “the positive use of negative liberty”.[1] Jadi, kadang-kadang pengetahuan itu adalah bencana, dan ketidaktahuan adalah rahmat – ignorance is bliss.

Sensor-diri tersebut adalah dalam rangka, dan berlangsung dalam konteks, interaksi strategis. Artinya, yang menjadi pertimbangan kita di ruang publik dan dalam interaksi sosial kadang-kadang tidak hanya apa yang kita yakini dan kita anut – seperti norma sosial, norma internasional mengenai hak asasi manusia, dan norma agama. Apa yang akan kita lakukan dan bicarakan juga ditentukan oleh respon dan reaksi yang kemungkinan besar timbul dari lingkungan dan dari mitra interaksi dan kerjasama kita. Dalam konteks interaksi strategis itulah penghindaran positif kadang-kadang menjadi pilihan yang lebih tepat.

Jika hal di atas ada benarnya, maka masyarakat di Ambon khususnya dan di Maluku umumnya dapat menghindari pembicaraan mengenai hal-hal tertentu jika hal itu menyebabkan mereka terbelah dan terluka kembali. Supaya perdamaian dan kerja sama sosial lintas-iman dan lintas-suku dapat berjalan lancar, ancaman-ancaman serius terhadap perdamaian dan kerjasama perlu dihindarkan. Apa saja ancaman serius tersebut? Salah satu di antaranya adalah debat publik tentang peran agama (idiom, simbol, tokoh, dan organisasinya) dalam mobilisasi militan dan kekerasan komunal. Dalam debat terbuka di masyarakat yang terbelah secara agama dan baru mengalami kekerasan komunal berlarut, argumen yang lebih kuat belum tentu menang, kompromi sulit dilakukan, dan deliberasi bisa berisi caci-maki dan baku-tuduh.

Jangankan di masyarakat yang baru keluar, dengan tertatih-tatih, dari kekerasan komunal. Di masyarakat biasa pun isu-isu agama merupakan topik yang paling sering dihindari – dengan alasan serupa: Sengketa agama akan mengganggu kerja sama komunal; pertikaian yang menyangkut agama tak dapat diselesaikan secara politik; dan kontroversi keagamaan tak dapat diselesaikan secara rasional. Oleh sebab itu, penghindaran positif berarti kebebasan menghindari ancaman serius terhadap kerja sama sosial di masyarakat pasca-kekerasan.

Tentu saja, tindakan membatasi agenda tidak selalu dipandang positif. Amerika Serikat dikritik karena membatasi pembicaraan dan diskusi umum mengenai perbudakan. Di negeri yang sama, membicarakan kebenaran dan “tangan berdarah” dalam sejarah Perang Saudara di negeri sendiri juga masih dipandang tabu. Begitu pula, Jepang pernah dikecam karena tidak memberitahu masyarakatnya apa yang dilakukan pasukan pendudukan Jepang di Manchuria, Nanking, Semarang, atau di Pulau Buru. Anak-anak diberi tahu apa itu Restorasi Meiji dan Tokugawa, tetapi kemudian sejarah meloncat ke bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki – mengabaikan militerisme dan kebiadaban tentara Jepang di antara kedua periode historis, seperti perkosaan, pembunuhan massal, jugun ianfu, dan lain-lain.

Tetapi, sementara ini, kumpulan carita di buku ini menunjukkan bahwa yang primer adalah perdamaian dan kerja sama antar-iman. Ini perlu ditekankan: Kita tidak berhenti dengan penghindaran positif. Pada saat yang sama, kita, meminjam istilah Bung Hasbollah Toisuta dan Abidin Wakano, “berjihad” membela perdamaian dan kerja sama sosial lintas-agama dan lintas-suku.

Bertolak dari Segregasi

Yang dimaksud dengan segregasi adalah segregasi ruang, khususnya pemukiman, berdasarkan agama dan, dalam tahap tertentu, berdasarkan suku. Secara tradisional, masyarakat di Maluku tersegregasi secara ruang. Komunitas Kristen hidup di satu desa dan komunitas Muslim di desa yang lain. Ada yang dipisahkan jarak yang

relatif jauh, ada yang hanya dipisahkan jalan raya. Bahkan, di dalam satu desa kedua komunitas cenderung mengelompok, sehingga meskipun desa itu secara keseluruhan memang dihuni warga Kristen dan Muslim, pada praktiknya kedua komunitas terpisah ke dalam RT atau RW berbeda.

Pengelompokan warga berdasar agama, dan hasilnya berupa segregasi spasial berdasar garis agama, adalah efek beberapa mekanisme asasi. Yang pertama adalah keinginan mencari rasa aman ketika ada ketidakpastian, ketegangan, dan kekerasan komunal. Yang kedua adalah tingginya intensitas interaksi intra-agama, lewat kalender sosial-keagamaan yang kerap, yang disebut Robert Putnam sebagai “bonding”.[2] Konflik di Ambon khususnya dan di Maluku umumnya cenderung meningkatkan segregasi spasial ini. Pemukiman yang terintegrasi, yang pernah dicoba di kompleks perumahan baru, menjadi berkurang.

Lembaga pela gandong dan yang semacamnya, berikut kegiatan yang terkait dengan lembaga ini, mengasumsikan segregasi perkampungan berdasarkan agama. Walau tampak ironis, tetapi harmoni komunal lebih mudah dipelihara ketika warga terbelah dan terbagi berdasarkan garis agama dan mungkin juga suku. Jika pela gandong diremehkan dan diabaikan, misalnya karena perubahan sosial, Islamisasi, dan Kristenisasi, maka kapasitas masyarakat untuk hidup berdampingan pun melemah. Secara keseluruhan, tulisan-tulisan di buku ini menerima segregasi spasial berbasis agama itu.

Misalnya, Bung M. Noor Tawainela, dalam “Ketika Hati Nurani Bicara,” bercerita tentang Negeri Tulehu yang Muslim, yang memiliki relasi pela gandong dengan Waai yang Kristen. Ia mengenang keindahan pertemuan keduanya:

Suasana menjadi ramai, syahdu, penuh aroma kekerabatan, persaudaraan alamiah. Ada cakalele, ada tifa dan totobuang, ada pantun-pantun dan lania-lania yang “dipalane-kan” dalam bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Dilagukan secara bersahutsahutan, ada pasaware-pasaware yang mengisahkan sejarah hubungan turunan mereka. Sejarah negeri-negeri awal mula mereka, sebelum Barat datang menjejakkan kaki ke tanah kelahirannya, entah di Honimoa, entah di Lataela, entah di Harua atau di Lataenu.

Pela gandong memungkinkan perjumpaan antar-agama, khususnya di kalangan penduduk asli yang dibedakan dari pendatang seperti orang Bugis, Buton, dan Makassar. Seperti ditekankan beberapa tulisan (seperti Bung Jacky Manuputty, M. Azis Tunny, Weslly Johannes), perjumpaan yang diharapkan ialah yang menimbulkan suasana saling percaya dan saling pengertian. Tetapi, setelah perjumpaan usai dan pesta berakhir, masing-masing kembali ke kelompoknya, kedalam dunia budaya masing-masing, dan urusan komunitas masing-masing. Calhoun menegaskan, ini salah satu cara menafsirkan dan mengamalkan perbedaan.[3]

Dalam konteks segregasi spasial tersebut, perdamaian komunal dan kerjasama sosial tetap dapat dibangun. Salah satu mekanisme yang penting di sini adalah meningkatkan interaksi sehari-hari di kampung, pasar, dan sekolah, baik untuk acara sosial maupun keagamaan. Ini praktik kuat di masa lalu, dan dirindukan para penulis buku ini untuk ditingkatkan sekarang dan di masa datang. Komunikasi dan pergaulan lintas-agama dan suku yang berlangsung di berbagai ranah interaksi sehari-hari akan memperkuat perdamaian.

Yang juga memperkuat perdamaian adalah kerjasama kolektif dalam berbagai asosiasi yang anggotanya berasal dari agama yang berbeda. Asosiasi tersebut bisa lembaga antariman, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah asosiasi di bidang kesenian, olah raga, perdagangan, industri, partai politik, dan lain-lain. Seperti disebut Varshney, interaksi antar-agama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan asosiasi, penting perannya dalam memelihara perdamaian, termasuk ketika ada ketegangan dan ketidakselarasan.[4]

Membuka Peluang

Kadang-kadang, agenda deliberasi publik perlu dibatasi dalam rangka membela kepentingan bersama, yaitu kerja sama sosial lintas-agama di masyarakat Maluku yang dengan susah payah keluar dari kekerasan komunal. Pembatasan itu dapat dilakukan berdasarkan kemauan bersama komunitas yang dulunya terlibat dalam kekerasan, bukan karena tekanan dan paksaan.

Selain itu, perjumpaan sehari-hari dan dalam asosiasi lintas komunal perlu dibangkitkan dan ditingkatkan kembali. Lembaga dan adat setempat yang memungkinkan masyarakat beda agama bekerjasama perlu didukung karena mengurangi konflik. Pela gandong, lembaga yang sering mengemuka di buku ini, adalah modal awal. Tetapi inovasi baru perlu dilakukan dalam bentuk asosiasi modern lintas-komunal yang bergerak di berbagai bidang kehidupan.


[1] Stephen Holmes, “Gag Rules or the Politics of Omission,” dalam Constitutionalism and Democracy, ed. J. Elster and R. Slagstad (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hal. 19-58.

[2] Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon & Schuster, 2000).

[3] Craig Calhoun, “Social Theory and the Politics of Identity,” dalam Craig Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity (Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers, 1994), 9-35.

[4] Ashutosh Varshney, Ethnic Conflict and Civil Life: Hindus and Muslims in India (New Haven: Yale University Press, 2002).

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: