Perda Perburuk Intoleransi

Perda Perburuk Intoleransi

Konflik yang dipicu persoalan keagamaan di Tanah Air sejak reformasi 1998 telah berubah melibatkan antarkomunitas dan kini lebih marak. Hal itu diperburuk dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak jarang justru menimbulkan perpecahan.

Peneliti dari University of Chicago Sana Jaffrey mengemukakan itu dalam diskusi bertema Tinjauan terhadap penelitian to¬leransi dan kekerasan agama di Indonesia, kemarin, di Jakarta.

Transformasi konflik keagamaan tersebut juga dipaparkan Sana melalui disertasinya yang berjudul An Analysis of the Religion Conflicts in Indonesia. Ketika konflik dengan negara mulai menghilang, intoleransi muncul secara horizontal.

“Ironis, konflik antarkomunitas berbasis agama itu hingga kini marak terjadi. Tidak jarang simbol keagamaan dijadikan tameng,” ujar Sana.

Menurut dia, negara lewat kebijakan pemerintah seharusnya dapat berperan penting memediasi konflik tersebut. Namun, kebijakan lokal seperti peraturan daerah (perda) belum mampu mengefektifkan peran tersebut, bahkan kerap memperdalam perpecahan.

Sana menilai ada kepentingan politik dan ekonomi di belakang itu. Konflik keagamaan di Indonesia yang hingga kini solusinya tidak juga ditemukan antara lain juga disebabkan minimnya literasi pembanding dari luar negeri.

“Minim sekali data di sini. Padahal, itu penting untuk melihat kondisi yang ada sehingga bisa dijadikan dasar penelitian selanjutnya. Bukan bermaksud memban¬dingkan, tapi rasanya perlu juga sekadar mempelajari kondisi negara lain dan cara mereka mengatasi konflik,” papar Sana.

Nathanael Gratias Sumaktoyo, peneliti dari University of Notre Dame, menuturkan hal senada. Kalaupun ada studi mengenai toleransi antarumat beragama di Indonesia, sedikit sekali kajian akademik yang ditindaklanjuti.

Dari hasil-hasil penelitian toleransi beragama jarang yang berujung menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. Nathan mengambil contoh naskah akademik di dalam draf Rancang¬an Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB).

RUU tersebut muncul tanpa keperluan untuk mengatasi konflik secara komprehensif. “RUU itu perlu ada hanya karena pemuka agama bilang ini butuh UU atau karena ada beberapa kasus seperti GKI Yasmin. Ini kan bukan alasan yang menurut saya bisa jadi dasar,” ucap Nathan.

Libatkan masyarakat
Ia menekankan pentingnya mengkaji ulang naskah akademik di dalam RUU tersebut. Hal itu disebabkan ada hal-hal fundamental yang harus dipertimbangkan seperti berkaitan dengan komunal toleran yang melibatkan seluruh masyarakat di negara multikultural.

Dosen Universitas Indonesia yang juga seorang peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting Ade Armando menambahkan, isu-isu konflik keagamaan tidak bisa dianggap enteng. Terlebih, kondisinya saat ini dinilai semakin memburuk.

“Penting untuk mengetahui kenapa ada orang toleran dan intoleran. Apakah ada pengaruh, kecenderungan dia berasal dari kalangan menengah ke bawah, dari golongan yang tertindas, atau kalangan menengah ke atas.”

Penulis: Puput Mutiara
Terbit di Media Indonesia, Selasa 18 October 2016
http://www.mediaindonesia.com/news/read/72656/perda-perburuk-intoleransi/2016-10-18#

No Comments

Post A Comment

%d blogger menyukai ini: