The Politics of Salt, not the Politics of Lipstick: Mohammad Hatta on Islam and Nationalism

15 Mei The Politics of Salt, not the Politics of Lipstick: Mohammad Hatta on Islam and Nationalism

Sumber: Studia Islamika Vol. 9, No. 2, 2002 hlm. 89-120

Abstraksi: Artikel ini mencoba mengemukakan pembahasan tentang gagasan dan pemikiran Mohammad Hatta, wakil Presiden pertama RI, yang oleh sebagian kalangan -dalam hal ini penulis mencontohkan media Suara Hidayatullah-dianggap sebagai seorang nasionalis sekuler. Hatta, dalam hal ini dianggap telah “mengkhianati” dan “menyakiti” ummat Islam karena turut mendorong dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang menekankan “…kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya “. Hatta, menurut Suara Hidayatullah, tidak berbeda de­ngan beberapa tokoh nasionalis sekuler lainnya yang menolak penerapan syariat Islam.

Melalui pembahasan secara kronologis dan analitis terhadap gagasan dan pemikiran Hatta tentang Islam dan nasionalisme, artikel ini ingin menegaskan bahwa terlalu sederhana menganggap Hatta sebagai seorang nasionalis sekuler hanya gara-gara ia menolak tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Sebaliknya, Hatta lebih tepat dianggap sebagai seorang nasionalis-agamis. Ia memang menolak konsep negara Islam, karena menurutnya, konsep itu “tidak bijak” jika dijadikan sebagai landasan oleh sebuah negara yang kondisi keberagamaan masyarakatnya sangat plural se­perti Indonesia.

Dijelaskan bahwa figur Hatta dibesarkan di kalangan keluarga Mi­nangkabau yang sangat agamis, bahkan memiliki tradisi tarekat. Hatta tumbuh dan menjalani keseluruhan hidupnya sebagai seorang Muslim yang saleh, termasuk ketika ia menempuh pendidikan di luar negeri. Ia, oleh karenanya, bisa dianggap “lebih Muslim” dibanding beberapa tokoh na­ sionalis Muslim lainnya, seperti Soekarno, Sutan Sjahrir atau Tan Malaka. Hanya saja, dalam hal ekpresi keislamannya, Hatta adalah seorang Muslim yang lebih menekankan substansi daripada bentuk. Tak heran jika dalam beberapa kesempatan, Hatta seringkali  melontarkan kritik  atas sikap dan perilaku sebagian kalangan Muslim yang cenderung menonjol ­ kan bentuk luar keislamannya. Dengan demikian, kesalehan Hatta tidak menghalangi pilihannya  untuk menjadi seorang nasionalis tulen.

Saat masa-masa awal kemerdekaan Indonesia misalnya, tanpa keraguan sedikit pun Hatta menerima Pancasila sebagai dasar negara . Menurut Hatta, Pancasila sudah dianggap akomodatif terhadap aspirasi ummat Islam, karena kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” tercantum sebagai salah satu sila di dalamnya. Kalimat tersebut niscaya akan melandasi empat sila berikutnya. Apalagi, bagi Hatta, konsep Ketuha­nan Yang Maha Esa “…tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing, seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan “. Sikap ini semakin menun­jukkan jati diri Hatta sebagai seorang Muslim yang moderat.

Bagi Hatta, tidak penting Indonesia menjadi negara Islam, karena yang lebihpen ting adalah bagaimana nilai-nilai Islam bisa melandasi sikap dan perilaku bernegara seorang Muslim. Pada periode tahun 1950-an, Hatta mengecam sikap tokoh-tokoh politik Islam di Parlemen yang cen­derung memaksakan aspirasi untuk mendirikan sebuah negara Islam, yang akhirnya menjadi kontraproduktif terhadap keberadaan dan peran mereka sendiri dalam kancah pemerintahan . Pada periode tersebut, Hatta juga menolak, bahkan mengecam, keinginan tokoh-tokoh Muslim di be­ berapa daerah di Indonesia untuk memisahkan diri dari Negara Kesatu­ an Republik Indonesia, menjadi negara Islam merdeka. Kendati demiki­ an, dalam salah satu artikelnya, Hatta menegaskan bahwa negara harus menjamin dan melindungi kebebasan seseorang untuk beragama dan menjalankan kewajiban-kewajiban  agamanya itu.

Dengan  demikian, melalui argumen-argumen yang dikemukakannya ini, penulis mencoba menjelaskan bahwa “tuduhan” Suara Hidayatullah bahwa Hatta adalah seorang nasionalis sekuler sama sekali tidak berdasar. Tuduhan itu lebih mencerminkan sebagai “sikap gelisah” sebagian kelom­pok Muslim Indonesia yang menghendaki berdirinya sebuah negara Islam, ketika mereka berhadapan dengan berbagai pemikiran dan gagasan Hat­ ta tentang Islam dan nasionalisme yang ternyata berseberangan.

Tuduhan tersebut juga menunjukkan bahwa Suara Hidayatullah pada dasarnya hanya mengikuti kecenderungan umumnya para sarja­ na yang secara sederhana membuat dikotomi tokoh-tokoh nasional menjadi kelompok kebangsaan -yang kemudian dicap sekuler-dan kelompok Islam, dengan parameter menolak atau menerima gagasan Islam sebagai ideologi negara, sehingga karenanya Hatta dikelompok ­ kan sebagai tokoh nasionalis sekuler. Padahal, seperti tampak dalam pemikiran dan gagasan Hatta tentang Islam dan nasionalisme, dikoto­ mi semacam itu sangat tidak berdasar, kalau tidak menyesatkan.