Liputan Media

Gagasan merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme mencuat ke permukaan seiring dengan serangan teroris di jantung ibu kota, Jakarta. Pemikiran itu relevan dengan kian nyatanya ancaman terorisme. UU No 15/2003 diangkat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1/2002 beberapa saat setelah bom Bali meletus....

Dalam workshop dua hari ini, para ahli bertemu dalam kelompok kerja mengenai penyebab serta prevensi dari radikalisme serta kemungkinan reaksi dan peranan khusus dari pendidikan dalam hal ini. Setelah itu, hasil-hasil dari kelompok kerja ini dipresentasikan kepada publik. Dialog antar agama dan sumbangan agama kepada masyarakat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) Sidney Jones menuturkan Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Kepolisian, perlu membuat program deradikalisasi khusus bagi perempuan dan anak-anak. Dalam sebuah lokakarya internasional dengan tema "Radikalisasi dan Deradikalisasi" di Goethe Institut, Jakarta, Kamis (26/11/2015), ia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpendapat, salah satu faktor yang menjadikan seseorang radikal adalah permasalahan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang sulit, seseorang cenderung mudah dipengaruhi ideologi radikal. (Baca: Bahaya Radikalisme) "Banyak faktor, salah satunya juga ekonomi. (Akhirnya) jadi mudah merekrut orang yang...

JAKARTA, KOMPAS — Ketika kekerasan terjadi, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah menunjuk pelakunya, melainkan menganalisis faktor-faktor terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini yang membuat penanganan konflik bisa lebih efektif dan humanis. "Kekerasan memang bagian dari kehidupan, tetapi merupakan bentuk abnormal yang harus kita hindari," kata Chaiwat...

JAKARTA, KOMPAS — Selama bertahun-tahun ini banyak kasus pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak tertangani sehingga akhirnya menumpuk begitu saja. Salah satu kendala pemecahan masalah ini adalah pemahaman aparat pemerintah mengenai prinsip-prinsip hak kebebasan beragama yang masih minim. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia...

JAKARTA, Kompas - Kekerasan terhadap kelompok minoritas masih terjadi meski demokrasi Indonesia semakin matang. Hal ini akibat lemahnya penegakan hukum, terutama terhadap pelaku kekerasan. Demikian salah satu pokok pikiran dalam bedah buku Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Kamis (26/2), di Jakarta. Hadir penulis...

Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Rizal Pangabean, menilai polisi belum optimal dalam memelihara dan melindungi kebebasan beragama setiap warga negara. Sebaliknya, polisi sering datang terlambat saat kejadian konflik keagamaan berlangsung. “Biasanya polisi datang ketika keadaan sudah tegang atau datang saat serangan terjadi,...