Pemenuhan hak kelompok minoritas merupakan salah satu isu penting dalam demokrasi. Proses demokratisasi di Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan layanan publik yang inklusif bagi kelompok minoritas. Namun akses untuk mewujudkan hak tersebut masih sulit diperoleh kelompok minoritas agama seperti Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Karakteristik demokrasi...
Pemenuhan hak asasi manusia dan perdamaian adalah cita-cita besar yang tak terpisahkan. Tetapi pada praktiknya, orang-orang yang memperjuangkannya sering tampak bertentangan dan saling menafikan. Dalam penelitian, pelatihan, maupun advokasi kebijakan, yang satu kadang dianggap lebih penting dari yang lain. Sebagian akademisi percaya bahwa perspektif hak asasi...
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya, dan Lembaga Kajian Komunikasi dan Pemberdayaan Sosial (LK Kompas) menggelar “Lokalatih Mediasi Konflik Keagamaan” di Tasikmalaya. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada 18-20 September 2020 di kawasan Pantai Pangandaran. Direktur...
Waspadai Rumor dan Kekerasan Jelang Pilkada Rumor yang mengakibatkan kekerasan pada masa pemilihan kepala daerah terkait erat dengan konflik di masyarakat di masa lalu. Pernyataan ini disampaikan Irsyad Rafsadie, peneliti senior PUSAD Paramadina, dalam diskusi bertajuk “Rumor, Mobilisasi, dan Kekerasan Pilkada” pada Rabu, 29 Juli 2020....
Pengantar buku Sains Religius, Agama Saintifik Ditulis oleh: Ihsan Ali-Fauzi Saya kurang bergairah mengikuti polemik terkait sains dan agama yang berkembang akhir-akhir ini, sekalipun ini sebenarnya tema penting untuk kerja-kerja saya. Dua alasannya perlu saya kemukakan agak detail di sini. Pertama, dari beberapa sumbangan yang sempat saya baca,...
Para penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur di Indonesia memperoleh perlakuan diskriminatif akibat pengelompokan agama atau kepercayaan. Pengelompokan tersebut pada gilirannya memungkinkan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya yang terwujud dalam kebijakan diskriminatif terkait agama. Demikian pandangan Samsul Maarif, direktur Center for Religious and Cross-cultural...
The Religious Affairs Ministry must immediately reconsider plans to involve the Indonesian Military (TNI) in managing religious harmony. On 1 July, Religious Affairs Ministry spokesman Oman Fathurahman said that the TNI would advocate “moderation” in the practice of religion, and would encourage Religious Harmony Forums (FKUB) to...
Rencana pelibatan TNI dalam mengelola kerukunan, seperti disebutkan Juru bicara Kemenag, harus ditimbang lagi masak-masak. Ini mengkhianati semangat Reformasi yang mendorong agar berbagai masalah terkait kerukunan diatasi masyarakat (dengan difasilitasi pemerintah) melalui musyawarah. Pelibatan TNI akan membawa kita kembali ke zaman Orde Baru, ketika aneka...
oleh. Husni Mubarok Sebuah artikel ilmiah baru melaporkan bahwa pengikut Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki tingkat intoleransi yang sama dengan umat Muslim Indonesia pada umumnya, dan dalam beberapa hal bahkan lebih intoleran. Artikel tersebut ditulis oleh Marcus Mietzner, pengajar ilmu politik di Australian National University, dan...
Oleh Ihsan Ali-Fauzi dan Ali Nur Sahid Pada 23 Mei 2020, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, PUSAD Paramadina dan Narasi TV merilis film dokumenter berjudul “Cerita Pandemi: Keragaman di Tengah Corona”. Selain mengunggahnya di kanal Youtube, kami juga mengajak sebanyak mungkin peminat untuk menonton...
Sejauhmana Pandemi Covid-19 telah membentuk kesadaran baru tentang persaudaraan dan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat suku, ras, etnis, bahasa, dan agama? Seberapa kuat solidaritas kemanusiaan tersebut dihadapan bayang-bayang polarisasi dan kebijakan pemerintah yang tidak menentu? Bagaimana agar persaudaraan kemanusiaan bertahan pasca Pandemi Civid-19? KawanMuda, jangan lupa subscribe,...
Setelah hampir lima bulan berlalu, pemerintah telah menyiapkan skenario baru dalam menghadapi Covid-19. Pemerintah Indonesia akan menerapkan tatanan normal baru (new normal), tujuannya adalah agar geliat ekonomi sektor riil dapat berangsur pulih. Kendati begitu, kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk penerapannya, terlebih transmisi Covid-19 semakin meningkat....
Pemuka agama memiliki modal sosial yang kuat untuk terlibat mengatasi musibah Covid-19, karena mereka memiliki legitimasi, jaringan kelembagaan, dan pengaruh di masyarakat. Peran strategis mereka terutama diharapkan dalam membangun ketahanan komunitas dan menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan. Hal tersebut dibahas dalam diskusi bertema “Solidaritas di Tengah...
Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial yang tak jarang menimbulkan masalah terkait kerukunan dan solidaritas masyarakat. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama merespon situasi ini dengan menerbitkan Surat Edaran tentang pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penanganan...
Dalam rangka memperkuat kerukunan dan solidaritas di tengah Covid-19 dan mensosialisasikan kebijakan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama kepada pemerintahan kota terkait Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Pusad Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina mengadakan Seminar “Memperkuat Kerukunan dan Solidaritas di Tengah...
